ASN Tak Netral di Pilkada 2024 Terancam Sanksi, Sekda Rejang Lebong Ingatkan Pentingnya Netralitas

REJANGLEBONG, RAKYATBENGKULU.COM – Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbukti terlibat dalam politik praktis selama Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Rejang Lebong akan menghadapi sanksi tegas. 

Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri, ASN yang melanggar netralitas bisa dikenakan sanksi mulai dari teguran hingga pemberhentian dengan tidak hormat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Rejang Lebong, Yusran Fauzi ST, menegaskan pentingnya menjaga netralitas ASN selama tahapan Pilkada berlangsung. 

"Saya terus mengingatkan ASN untuk tetap menjaga netralitas. Peringatan ini kami sampaikan setiap apel dan melalui pemberitahuan tertulis di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD)," jelas Yusran Fauzi.

BACA JUGA:4 Peserta CPNS Rejang Lebong Gunakan Nilai SKD Tahun Lalu, Tidak Wajib Ikuti Tes Ulang

BACA JUGA:Jalan Penghubung Talang Benih dan Dusun Sawah Ditutup Sementara Akibat Jembatan Amblas

ASN Wajib Netral di Pilkada

Pada Pilkada serentak 2024 ini, Rejang Lebong akan memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu serta Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong. 

Yusran menegaskan bahwa ASN tidak boleh terlibat dalam kampanye, tidak boleh berfoto menggunakan simbol tangan yang mendukung salah satu pasangan calon.

Atau melakukan tindakan lain yang mendukung salah satu pihak.

"Keterlibatan ASN dalam politik praktis adalah pelanggaran serius, dan jika terbukti, mereka akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku," ujar Yusran. 

BACA JUGA:Makanan India Pani Puri dan Somtam Thailand Viral di Bengkulu, Ini Tempatnya!

BACA JUGA:Kesehatan Shio Kambing di 2025: Jangan Anggap Sepele, Pola Tidur Bisa Pengaruhin Mood Kamu!

Dirinya juga menyesalkan kejadian baru-baru ini di mana beberapa oknum ASN diduga terlibat dalam politik praktis, yang videonya beredar luas di media sosial.

Sumber: