Rencana Pemerintah Ubah Subsidi BBM Jadi BLT, Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin Beberkan Dampaknya

Ia menekankan pentingnya melakukan evaluasi yang ketat terkait pajak kendaraan bermotor, dengan mempertimbangkan faktor emisi karbon yang dihasilkan, serta harga dan bobot kendaraan sebagai dasar perhitungan pajak.

"Alangkah baiknya jika pemerintah lebih fokus pada peningkatan rasio pajak. Salah satunya dengan menaikkan pajak kendaraan pribadi yang memiliki harga dan tingkat emisi tertentu," usul Sultan, yang juga merupakan mantan ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bengkulu. 

BACA JUGA:Rincian Dana Desa Tiap Desa Tahun 2025 Dairi, Total Rp130,5 Miliar: Ini Desa Terbesar

BACA JUGA:Berapa Dana Desa untuk Desa di Labuhanbatu Tahun 2025? Rp77,5 Miliar, Berikut Rincian Lengkapnya

Sultan melanjutkan bahwa potensi pajak dari kendaraan bermotor di Indonesia masih sangat besar. Ia mencatat bahwa lebih dari 40 persen kendaraan bermotor di Tanah Air tidak membayar pajak.

Ini menunjukkan adanya ruang bagi pemerintah untuk melakukan peningkatan pendapatan negara melalui sektor ini.

Dalam konteks yang lebih luas, Sultan juga mendorong agar pemerintah segera mempercepat dan memperluas kebijakan transisi energi, termasuk dalam penggunaan kendaraan.

Ia mencatat bahwa pembaruan data dan penerapan teknologi yang akurat dalam sistem distribusi BBM bersubsidi juga masih perlu ditingkatkan agar lebih efisien dan tepat sasaran.

BACA JUGA:Dana Desa 2025 Asahan Rp173,8 miliar: Rincian per Desa, Siapa yang Terbesar?

BACA JUGA:Usaha Salon di Kediri Ini Makin Cuan Sejak Mendapatkan Pemberdayaan BRI dan Bergabung Menjadi AgenBRILink

"Subsidi dan BLT sering kali menemui masalah, atau dianggap tidak tepat sasaran, karena kita belum memiliki basis data yang valid dan sistem distribusi yang efisien," tutupnya. 

Dengan wacana perubahan skema penyaluran subsidi energi ini, masyarakat berharap pemerintah dapat mengambil keputusan yang bijak untuk menjaga kestabilan ekonomi, terutama bagi kelas menengah yang saat ini sangat terdampak.

Perhatian yang lebih besar terhadap mereka sangat diperlukan agar kebijakan yang diambil dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak malah menambah beban hidup. 

Secara keseluruhan, perubahan kebijakan terkait subsidi BBM ke BLT ini harus ditangani dengan hati-hati untuk memastikan bahwa tujuan utama untuk membantu masyarakat benar-benar tercapai, tanpa mengorbankan sektor-sektor yang berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional.

Sumber: