BUMDes Bengkulu Utara Didorong Berbadan Hukum, Baru 22 Terdaftar dari 142 yang Ada

RAKYATBENGKULU.COM - Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara terus mendorong Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar memiliki badan hukum resmi. 

Dari 142 BUMDes yang sudah terbentuk, baru 22 yang terdaftar secara legal, sementara sisanya masih dalam proses.

Setiap desa di Bengkulu Utara diwajibkan memiliki BUMDes sebagai upaya mendorong perekonomian lokal. 

Dari total 215 desa, sebanyak 142 telah mendirikan BUMDes, namun 120 di antaranya belum memiliki badan hukum resmi. 

Hal ini menjadi perhatian serius karena keberadaan badan hukum tidak hanya memastikan legalitas tetapi juga meningkatkan kredibilitas dalam pengelolaan usaha desa.

BACA JUGA:Cegah Wabah DBD di Bengkulu Selatan, Dinkes Gencarkan Fogging dan Imbau Gerakan 3M Plus

BACA JUGA:Film Cinta Dalam Ikhlas Tayang di Bioskop Bengkulu: Ini Sinopsisnya

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Bengkulu Utara, Rahmat Hidayat, S.STP, M.Si, menyampaikan bahwa pembentukan badan hukum ini sejalan dengan arahan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

"Kami meminta setiap BUMDes segera mengurus badan hukumnya. Prosesnya tidak sulit dan ini penting untuk pengembangan usaha," ujar Rahmat.

Rahmat menjelaskan bahwa BUMDes yang berbadan hukum memiliki akses lebih luas untuk bermitra dengan berbagai pihak, termasuk perusahaan besar di sektor perkebunan dan pertambangan. 

Selain itu, BUMDes yang legal dapat memanfaatkan fasilitas e-katalog lokal yang disediakan Pemkab Bengkulu Utara.

BACA JUGA:Simak Rincian Dana Desa 2025 Bolaang Mongondow Utara, Total Rp76,1 Miliar: Ini Lengkapnya

BACA JUGA:6 Rekomendasi Film di Bioskop Bengkulu Akhir Pekan Ini: Horor Tetap Mendominasi!

E-katalog lokal ini menjadi platform pemasaran produk-produk usaha kecil, termasuk hasil dari BUMDes. 

Sumber: