Kuota Bertambah, Pemkab Bengkulu Utara Perketat Pengawasan HET Elpiji 3 Kg di Pangkalan

RAKYATBENGKULU.COM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Utara menerima tambahan kuota elpiji 3 kg yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu.

Tahun lalu, kuota elpiji yang diberikan sebanyak 7.200 metrik ton, sedangkan tahun ini mengalami kenaikan menjadi 7.608 metrik ton. 

Hal ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara untuk memastikan warga miskin mendapatkan akses terhadap gas bersubsidi yang menjadi kebutuhan dasar mereka.

Kepala Dinas Perdagangan Bengkulu Utara, Ir. Siti Qoriah Rosydiana, menjelaskan bahwa Pemkab telah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk elpiji 3 kg sesuai dengan wilayah masing-masing.

BACA JUGA:Shio yang Akan Bersinar di 2025! Ini 4 Shio dengan Hoki Terbaik Tahun Ini

BACA JUGA:Dugaan Karaoke Ilegal dan Miras di Taman Wisata Kota, Camat Seluma Panggil Pedagang

Penetapan harga ini mempertimbangkan jarak distribusi elpiji dari Kota Bengkulu ke berbagai kecamatan di Bengkulu Utara. 

"HET terendah adalah Rp 19.000 per tabung untuk Kecamatan Air Napal, Kerkap, Tanjung Agung Palik, Hulu Palik, Air Besi, dan Air Padang," kata Siti Qoriah.

Namun, ada harga tertinggi yang berlaku di beberapa wilayah yang lebih jauh dari pusat distribusi, seperti Ulok Kupai, Putri Hijau, Marga Sakti Sebelat, dan Giri Mulya, yang harganya mencapai Rp 21.000 per tabung. 

Penetapan harga ini bertujuan agar distribusi elpiji dapat berlangsung secara adil dan merata, serta untuk mencegah terjadinya manipulasi harga oleh oknum-oknum tertentu.

BACA JUGA:Bocah 5 Tahun Meninggal Dunia Akibat Terperosok ke Sumur Bekas Galian Excavator di Mukomuko

BACA JUGA:Destinasi Impian: Tempat Romantis di Indonesia untuk Bulan Madu yang Tak Terlupakan

Siti juga menegaskan bahwa Dinas Perdagangan terus melakukan pemantauan ketat terhadap harga yang ditetapkan oleh pangkalan-pangkalan elpiji di wilayah tersebut. 

Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa harga yang diterapkan sesuai dengan HET dan tidak ada penyimpangan yang merugikan masyarakat.

Sumber: