LSI Denny JA: Prabowo Harus Fokus Pemberantasan Korupsi, Sahkan RUU Perampasan Aset

RAKYATBENGKULU.COM - Hasil kajian terbaru dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menyoroti pentingnya langkah konkret dalam pemberantasan korupsi di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

Salah satu kebijakan yang diharapkan dapat segera direalisasikan adalah pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset agar negara bisa menyita dan mengembalikan aset hasil korupsi kepada rakyat.

Pendiri LSI Denny JA, Denny Januar Ali, mengungkapkan bahwa masyarakat menantikan empat langkah utama dalam upaya pemberantasan korupsi.

BACA JUGA:Dua Oknum TNI Masih Berstatus Saksi dalam Kasus Penembakan Tiga Anggota Polri di Lampung

BACA JUGA:Bupati Seluma Kaji Ulang Pengangkatan Kades Dusun Baru yang Dinonaktifkan

“Pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang merupakan satu dari empat langkah konkret yang diharapkan masyarakat kepada pemerintahan Presiden Prabowo,” ujar Denny JA dikutip dari ANTARANEWS.COM, Kamis.

Selain itu, tiga langkah lainnya yang juga dinilai penting untuk dilakukan adalah:

1. Revisi hukum untuk memperberat hukuman bagi koruptor, minimal 20 tahun penjara tanpa remisi hingga hukuman seumur hidup.

BACA JUGA:8 Pendaki Gunung Patah Hilang Kontak, Basarnas Lakukan Pencarian

BACA JUGA:Polisi Selidiki Kasus Pembuangan Bayi di TPU Cahaya Negeri

2. Mendorong digitalisasi birokrasi guna menutup celah suap dan permainan proyek.

3. Menindak tegas kasus korupsi yang sedang berlangsung, termasuk dugaan kasus di Pertamina yang melibatkan mafia minyak.

Denny JA menekankan bahwa pengusutan kasus Pertamina Patra Niaga harus dilakukan hingga ke akar permasalahan, termasuk membongkar jaringan mafia minyak yang selama ini beroperasi.

“Berantas mafia minyak hingga ke akarnya, termasuk politik oligarki yang selama ini ikut menerima keuntungan, dan melindungi mereka,” tegasnya.

Sumber: