Bupati Bengkulu Utara Serahkan SK Perpanjangan Kontrak 5 Tahun untuk 1.538 PPPK

RAKYATBENGKULU.COM - Bupati Bengkulu Utara, Arie Septia Adinata, SE, M.AP, secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) perpanjangan kontrak kerja bagi 1.538 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Selasa 25 Maret 2025.

SK tersebut berlaku selama 5 tahun ke depan, memberikan kepastian kerja bagi para pegawai yang selama ini mengabdi di berbagai sektor pemerintahan.

Dalam sambutannya, Bupati berharap para PPPK dapat bekerja lebih tenang dan fokus dalam menjalankan tugasnya. 

Dengan adanya perpanjangan ini, ia ingin para pegawai terus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

BACA JUGA:Bukan Lalapan Biasa! Manfaat Daun Kemangi yang Dimakan Mentah untuk Kesehatan

BACA JUGA:Tips Foto Estetik dan Anti Mainstream Saat Lebaran Hanya Pakai HP

“Kami yakin PPPK di Bengkulu Utara bisa menunjukkan kinerja terbaiknya dalam melaksanakan tugas dan bersama pemerintah mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah,” ujar Bupati.

PPPK Berperan Penting dalam Pembangunan Daerah

Bupati Arie menegaskan bahwa keberadaan PPPK sangat membantu dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, terutama di sektor-sektor yang masih kekurangan tenaga kerja aparatur sipil negara (ASN).

“Saat ini kita masih membutuhkan banyak tenaga di bidang pendidikan, kesehatan, hingga teknologi informasi. PPPK yang ada saat ini sangat membantu menjalankan program-program pemerintah di berbagai sektor tersebut,” jelasnya.

Untuk memastikan kualitas kerja tetap terjaga, Pemkab Bengkulu Utara akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja terhadap seluruh PPPK.

BACA JUGA:LPSK Soroti Putusan Pengadilan Militer yang Tolak Restitusi Korban Penembakan oleh Oknum TNI

BACA JUGA:Dulu Terbesar di Sumatera, Kini Masa Depan Energi Terbarukan di Bengkulu Hidup Segan Mati Tak Mau?

“Selama ini, penilaian kami terhadap kinerja PPPK sangat baik. Mereka telah melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD),” tambahnya.

Sumber: