Pemprov Bengkulu Dorong Percepatan WTP, Gubernur Helmi Hasan Perkuat Sinergi Kelola Aset dan PAD

Gubernur Bengkulu Helmi Hasan--Nova/Rakyatbengkulu.com
BENGKULU, RAKYATBENGKULU.COM – Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menegaskan komitmennya dalam mendorong percepatan pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk seluruh pemerintah kabupaten/kota di wilayah Bengkulu.
Hal ini disampaikan menyusul masih adanya beberapa daerah yang belum berhasil mempertahankan atau mencapai opini terbaik dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Dalam pernyataannya, Gubernur Helmi menyoroti secara khusus kondisi Kabupaten Bengkulu Utara yang pada tahun ini mengalami penurunan opini dari WTP menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Hal yang sama juga terjadi pada Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Kaur yang hingga kini masih berada di level WDP.
BACA JUGA:Gubernur Helmi Hasan Ajak BPKP Perkuat Pengawasan Program Pemda di Bengkulu
BACA JUGA:Pembunuhan Berantai, Fakta Baru Kasus Mutilasi Mahasiswi: Korban Digunduli untuk Hilangkan Identitas
“Ini menjadi catatan penting bagi kita semua. Kita ingin seluruh kabupaten dan kota di Bengkulu ke depan bisa meraih opini WTP tanpa catatan dari BPK,” kata Gubernur Helmi Hasan.
Untuk mewujudkan target tersebut, Pemprov Bengkulu terus membangun koordinasi dan meminta dukungan teknis dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), khususnya dalam menindaklanjuti berbagai temuan hasil pemeriksaan BPK agar bisa segera diperbaiki dan diselesaikan secara komprehensif.
Selain itu, Gubernur Helmi juga menekankan bahwa pengelolaan aset daerah dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan dua aspek penting yang perlu diperkuat untuk mendukung pencapaian opini WTP.
Ia menilai bahwa optimalisasi aset dan pendapatan daerah harus dilakukan secara serius dan terstruktur agar mampu memberikan kontribusi langsung terhadap pembangunan dan pelayanan publik.
BACA JUGA:Belum Ada Solusi, DPRD Kota Bengkulu Akan Gelar Pertemuan Ulang Bahas Masalah Ojol
BACA JUGA:Dugaan Korupsi Chromebook Rp9,9 Triliun, Nadiem Diperiksa, Kejagung Telusuri Peran
“Kita sudah membentuk Satgassus untuk mengawal pengelolaan aset dan pendapatan ini. Diharapkan BPKP bisa bersinergi agar upaya ini berjalan maksimal,” tutupnya.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam menciptakan tata kelola keuangan yang lebih akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: