HONDA

Gubernur Helmi Hasan Ajak BPKP Perkuat Pengawasan Program Pemda di Bengkulu

Gubernur Helmi Hasan Ajak BPKP Perkuat Pengawasan Program Pemda di Bengkulu

Gubernur Helmi Hasan Ajak BPKP Perkuat Pengawasan Program Pemda di Bengkulu--Nova/Rakyatbengkulu.com

BENGKULU, RAKYATBENGKULU.COM – Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, mengajak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu untuk memperkuat peran pengawasan dalam pelaksanaan program-program pemerintah daerah. 

Ajakan ini disampaikan sebagai bentuk komitmen Pemprov Bengkulu dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Gubernur menegaskan bahwa kehadiran BPKP sangat penting, bukan hanya dalam proses evaluasi, tetapi juga sejak awal perencanaan hingga tahap pelaksanaan program di lapangan. 

Menurutnya, pengawasan yang dilakukan secara menyeluruh akan membantu pemerintah daerah menjalankan tugas dengan lebih terarah dan sesuai aturan.

BACA JUGA:5 Cara Asyik Menikmati Mulberry agar Nggak Bikin Bosan

BACA JUGA:Pembunuhan Berantai, Fakta Baru Kasus Mutilasi Mahasiswi: Korban Digunduli untuk Hilangkan Identitas

“Kita berharap BPKP bisa menjadi mitra strategis dalam memastikan seluruh kegiatan pemerintahan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran,” kata Helmi Hasan.

Ia juga menyoroti pentingnya pendampingan dari BPKP dalam setiap tahapan pemerintahan, mulai dari proses penganggaran, perencanaan, hingga implementasi program. 

Menurutnya, masukan dari BPKP bisa menjadi upaya preventif untuk mencegah potensi kesalahan yang merugikan pemerintah maupun masyarakat.

“Mulai dari penganggaran, perencanaan, hingga pelaksanaannya, BPKP diharapkan dapat memberikan masukan dan pengawalan agar tidak terjadi kesalahan di kemudian hari,” tambahnya.

BACA JUGA:Polres Bengkulu Selatan Ziarah ke TMP Semaku, Peringati Hari Bhayangkara ke-79

BACA JUGA:Ratusan Driver Grab Bengkulu Gelar Aksi Damai di DPRD, Desak Revisi Kebijakan Aplikator

Lebih lanjut, Helmi Hasan menyampaikan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan BPKP harus menjadi langkah konkret dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

“Kalau semua pemda dikawal sejak awal, kita bisa mencegah permasalahan di kemudian hari. Ini demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: