Anggaran Minim, Jalan Menuju OPD Masih Tanah

BENTENG – Anggaran untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang minim tahun ini, membuat akses jalan menuju sembilan kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Benteng belum akan tersentuh pembangunan tahun ini. Pantauan RB, ada sembilan OPD yang jalan menuju kantornya masih dalam kondisi tanah liat dan koral. OPD-OPD tersebut yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP), Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi (Diaperindagkop) dan UKM, Inspektorat, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Dinas Sosial (Dinsos) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Kepala Dinas PUPR Benteng, Rahmat Riyanto menjelaskan, tahun ini Dinas PUPR mendapatkan anggaran yang minim yakni sebesar Rp 80 miliar. Anggaran ini mengalami penurunan sebesar Rp 10 miliar jika dibandingkan anggaran tahun lalu. Anggaran sebesar Rp 80 miliar tersebut terbagi Rp 60 miliar untuk fisik dan sisanya untuk kegiatan yang bersifat non fisik. "Dari Rp 60 miliar tersebut terbagi lagi Rp 27 miliar untuk membayar utang pada pihak ketiga atas pekerjaan fisik tahun 2020 lalu. Berarti sisanya sekitar Rp 33 miliar untuk pekerjaan fisik. Sehingga dapat dipastikan tahun ini tidak bisa mengakomodir semua permintaan yang diajukan, karena memang kondisi anggaran yang sangat minim sekali," ungkapnya. Dia menambahkan, karena anggaran minim, pihaknya memprioritaskan pembangunan yang dinilai penting dan pembangunan untuk masyarakat. Seperti pembangunan jalan kabupaten dan beberapa finishing pembangunan gedung. "Kita berharap semua pihak bisa mengerti dan memahami kondisi yang kita alami saat ini. Semoga ke depan semua usulan yang sudah masuk ke kita bisa diwujudkan. Semoga kondisi keuangan bisa kembali normal seperti semula," ujarnya. Ketua Komisi I DPRD Benteng, Arsyad Hamzah mengungkapkan, ia sangat menyayangkan dengan kondisi fasilitas yang ada di Dukcapil Benteng saat ini. Sebab ia menilai, akses jalan menuju kantor Dukcapil Benteng saat memprihatikan dan tidak layak. "Kantor Dukcapil merupakan pusat pelayanan bagi masyarakat. Dengan kondisi jalan seperti saat ini, sangat membahayakan bagi warga yang datang ke Dinas Dukcapil untuk mendapatkan pelayanan kependudukan," katanya.(jee)