Kurang 7 Ribu Paket Vaksin

ARGA MAKMUR – Bengkulu Utara (BU) akan segera melakukan vaksinasi periode kedua setelah periode pertama tenaga kesehatan tuntas. Periode kedua ini adalah untuk pekerja pelayanan Publik seperti TNI/Polri, Guru dan Pekerjaan lainnya seperti pedagang dan pekerja terminal. Namun dipastikan tidak semua guru, TNI/Polri dan Pekerja Sosial lainnya yang akan mendapatkan vaksinasi Covid-19 periode kedua ini. Pasalnya vaksin yang akan diterima BU dipastikan kurang dari jumlah yang dibutuhkan atau yang memenuhi syarat untuk menerima vaksin. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Ujang Ismail, S.KM, M.Ph menerangkan BU mendapatkan konfirmasi 1.600 paket vaksin, jumlah tersebut sangat kurang. Apalagi jika memang jumlah paket vaksin dikurangi sesuai dengan jumlah yang diumumkan Dinkes Provinsi dimana BU hanya mendapatkan 300 vial atau 150 paket penerima. “Kita melihat dari jumlah pelayan publik yang memenuhi syarat untuk divaksin. Jumlahnya 8.600 orang, jadi sangat kurang,” katanya. 8.600 orang tersebut terdiri dari 2.600 TNI/Polri. Berikutnya BU memiliki 4.000 guru baik PNS maupun Non PNS, itupun hanya untuk tingkat Paud hingga SMP. Ditambah sekitar 2.000 pekerja pelayanan publik seperti di terminal dan pasar. “Itu belum termasuk pekerja pelayan publik pemerintah yang juga aktif melakukan kontak dengan masyarakat. Jadi jumlah tersebut tidak akan mencukupi seluruhnya,” terangnya. Dengan keterbatasan tersebut maka Dinkes akan melakukan verifikasi lagi bersama instansi terkait. Ini untuk mengurangi dan mendahulukan yang memang paling banyak melakukan kontak dengan orang lain dan berkemungkinan tertular. “Harus kita lakukan verifikasi ulang, namun tetap akan ada dari semua lapisan yang memang berhak menerima vaksinasi periode ini,” ujarnya. Kemungkinan verifikasi akan berdasarkan kemungkinan terjangkit. Misalnya berdasarkan umur, penyakit bawaan ataupun kerentanan tertular Covid-19. Ia belum bisa memastikan apakah memang masih ada kemungkinan diajukan penambahan vaksin lagi ke Dinkes Provinsi ataupun Kementerian Kesehatan. “Kita juga akan berkoordinasi lagi dengan kondisi kekurangan tersebut. Nantinya yang memang kita tetapkan untuk vaksinasi akan kita minta mendaftar,” pungkas Ujang. (qia)