Usulan Strategis Percepatan Pembangunan Provinsi Bengkulu Mampu Menggerakan Ekonomi Pesisir Barat Sumatera

  BENGKULU - Politik anggaran menjadi sangat penting dilakukan di masa pandemi Covid-19 saat ini dalam upaya pemulihan ekonomi di daerah, termasuk di Provinsi Bengkulu. Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Bidang Politik dan Keamanan DPR RI Azis Syamsuddin, usai menyampaikan Sosialisasi Peran Politik Anggaran di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi di Provinsi Bengkulu, di Gedung Serbaguna, Kamis (22/04).

Lebih lanjut, Azis Syamsuddin mengatakan bahwa terdapat 7 usulan dari Provinsi Bengkulu yang siap dikawal dan diperjuangkan DPR RI di bawah komando dirinya dari Fraksi Golkar bersama jajaran anggota DPR RI Dapil Bengkulu. Yaitu, usulan pembangunan strategis Provinsi Bengkulu tersebut meliputi pengalihan pengelolaan Rumah Sakit Khusus Jiwa (RSKJ) Soeprapto Bengkulu ke Kementerian Kesehatan RI.

Lalu, sodetan Jalan Tol Bengkulu- Curup- Lubuk Linggau dengan melibatkan sektor UMKM Bengkulu, percepatan pelaksanaan Impor Sapi melalui pintu Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu dan dukungan pembangunan jalur Rel Kereta Api Bengkulu-Lubuk Linggau. Selanjutnya peningkatan porsi anggaran untuk optimalisasi pemanfaatan hutan wilayah Bengkulu, serta pembangunan terintegrasi di Pulau Enggano.

"Pada prinsipnya kita di DPR RI siap mengawal dan memperjuangkan 7 usulan pembangunan ini. Terkait anggaran nanti saya bersama teman-teman fraksi melakukan rapat bagaimana melakukan percepatan, seperti proposal pengelolaan RSKJ Soeprapto Bengkulu tadi yang telah diserahkan Pak Gubernur," jelas Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin.

Dikatakan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, terhadap usulan strategis percepatan pembangunan tersebut, dirinya meminta kepada OPD teknis terkait untuk segera melakukan sounding program dengan kementerian lembaga. Selanjutnya berkoordinasi dan melakukan rapat khusus bersama jajaran anggota DPR RI.

"Ini saya tekankan kepada OPD teknis yang membidangi masing-masing usulan pembangunan. Seperti Dinas Perhutanan dan ESDM, OPD lainnya berkonsultasi dan berkoordinasi intens bersama jajaran kementerian lembaga dan pihak legislatif pusat, khususnya dari Fraksi Golkar," ujar Rohidin.

Gubernur Bengkulu ke-10 ini juga meyakini, jika usulan program yang disampaikan 3 atau 4 diantaranya terlaksana, tidak hanya memajukan Provinsi Bengkulu. Namun juga turut menggerakkan simpul-simpul ekonomi di wilayah Pesisir Barat Pulau Sumatera.

"Kita sama-sama berharap usulan pembangunan strategis ini bisa terlaksana secara baik, sehingga Bengkulu maju, masyarakat sejahtera sekaligus memberikan kontribusi terhadap peningkatan perekonomian wilayah barat Sumatera," pungkasnya. (rls)