Aksi Mahasiswa di KPK: Lawan Upaya Pembungkaman Kebebasan Berpendapat

  RB ONLINE - Sejumlah lembaga mahasiswa yang tergabung dalam gerakan #BersihkanIndonesia menggelar aksi teatrikal di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Senin (28/6). Gerakan itu merupakan rangkaian dimulainya Pekan Melawan (Week of Resistance). Juru Bicara #BersihkanIndonesia Asep Komarudin mengatakan, aksi itu menyampaikan keluhan rakyat Indonesia yang jengah dengan pemerintahan oligarki. Bahwa rakyat akan terus lantang menyuarakan korupsi adalah musuh utama bangsa. BACA JUGA:  Wali Murid Protes PPDB Jalur Zonasi, Diterima di Sekolah yang Jaraknya Lebih Jauh Aktivis dari Greenpeace Indonesia itu menyatakan pihaknya juga menjejerkan kasus-kasus korupsi mangkrak yang melibatkan aktor utama di partai politik. Kasus korupsi itu membentang dari sektor pertambangan (minerba), kehutanan, sumber daya alam, KPK, hingga bantuan sosial Covid19, dan ekspor benur. “Upaya pelemahan KPK ini, akan makin memperburuk integritas KPK sebagai lembaga antikorupsi di negeri ini. Tidak hanya itu, kerusakan lingkungan khususnya yang berkaitan dengan alih fungsi lahan akan makin menjadi-jadi, karena salah satu celah korupsi adalah saat kepala daerah memberikan atau memperpanjang izin kepada perusahaan untuk membuka lahan, ini merupakan bagian dari praktik state capture corruption,” kata Asep. Dia juga menilai represi di zaman Presiden Jokowi makin merajalela. Puncak represi itu justru dilakukan pada KPK yang merupakan amanah reformasi dengan merevisi undang-undangnya dan memecat puluhan penyidik. Meski rakyat, akademisi, mahasiswa, buruh, dan tokoh agama di negara ini telah memperingatkan dengan suara lantang, tetapi Jokowi memilih diam. "Itu berarti setuju pembunuhan lembaga antirasuah itu," tambah dia. BACA JUGA:  Tuntutan Mahasiswa Tak Diakomodir, Unib Pastikan Tahun Ajaran Baru Kuliah Tetap Daring Pelemahan lembaga antirasuah di era pemerintahan Jokowi sudah terlihat jelas sejak Oktober 2019, ketika revisi UU KPK disahkan. Kala itu, meskipun memicu sejumlah aksi penolakan masif di berbagai daerah termasuk Jakarta, UU tersebut tetap disahkan. Usaha pelemahan itu kemudian makin nyata dengan diangkatnya Firli Bahuri sebagai Ketua KPK. Baca Selanjutnya >>>