''Karena sampai pada saat ini kami belum menerima informasi secara resmi terkait pendataan korban judi online sebagai penerima bansos yang artinya belum ada petunjuknya,'' ujar Sub Koordinator Penanganan Fakir Miskin, Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, Dwi Desi Puti.
Sementara itu diakuinya, pendataan DTKS penerima bansos bukan menjadi tanggung jawabnya provinsi karena teknisnya dilakukan langsung oleh Kementerian Sosial (Kemensos).
Akan tetapi penentuan penerima bansos menjadi tanggung jawabnya dinas sosial yang ada di kabupaten/ kota sebagai pihak yang akan melakukan verifikasi di lapangan.
BACA JUGA:Kenali Dampak Negatif Kecanduan Judi Online, Terutama Mengganggu Kesehatan Mental
BACA JUGA:Parah! Judi Online Salah Satu Penyebab Perceraian ASN di Mukomuko
Sampai sejauh ini Pemprov Bengkulu belum menyiapkan program khusus untuk menyalurkan bansos kepada para korban judi online sepanjang belum menerima instruksi resmi dari pemerintah pusat.
Ditempat terpisah, Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Herizal Apriansyah mengaku kurang tepat jika bansos diberikan kepada para korban judi online yang pada hakikatnya merupakan pelaku judi online itu sendiri.
''Kalau memang ada instruksi dari pusat silahkan Pemprov Bengkulu menindak lanjutinya, yang pasti mungkin akan ada penolakan baik dari kami di legislatif ataupun dari masyarakat secara langsung,'' kata Herizal.
Kasus judi online sudah banyak menjerumuskan masyarakat di berbagai daerah, termasuk di Bengkulu yang berujung terpuruknya perekonomian masyarakat.
BACA JUGA:Wajib Tahu! Ini 3 Dampak Buruk Judi Online Terhadap Keluarga, Salah Satunya Tindakan Kriminal
Selain itu, tidak sedikit juga para pelaku judi online yang kehilangan harta benda, tempat tinggal, bahkan pekerjaan. Sehingga memicu dampak sosial yang cukup signifikan.