Meski roda organisasi masih berjalan dengan kehadiran Plt, namun keberadaan pejabat sementara dinilai kurang efektif dalam mengambil keputusan strategis karena terbatasnya kewenangan.
BACA JUGA:Hindari Canggung, Ini 7 Cara Ayah Dampingi Anak Perempuan Menghadapi Pubertas
BACA JUGA:148 Desa dan Kelurahan di Mukomuko Ditargetkan Miliki AHU Koperasi Merah Putih pada 25 Juni 2025
Hal ini bisa berdampak langsung pada keterlambatan realisasi program-program daerah.
“Penunjukan Plt ini sifatnya darurat agar tidak terjadi kekosongan total. Tapi tentu saja, untuk keberlanjutan program dan kepemimpinan yang kuat, jabatan-jabatan ini perlu segera diisi secara permanen,” tambah Budi.
Mutasi dan pelantikan pejabat definitif sejatinya menjadi bagian penting dalam menjaga kestabilan birokrasi, mempercepat pelaksanaan program pembangunan, dan memastikan pelayanan publik berjalan optimal.
Jika dibiarkan berlarut-larut, kekosongan ini bisa menghambat pencapaian target pembangunan daerah di tengah tahun anggaran yang terus berjalan.
BACA JUGA:Sindikat Narkoba Internasional Terbongkar di Bandara Hasanuddin, Empat Kasus Sabu Diungkap
![](data:image/svg+xml;charset=utf-8,<svg height="360px" width="336px" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1"/>)
BACA JUGA:DPRD Bengkulu Jadwalkan Ulang Rapat Banmus Bahas Pergantian Wakil Ketua
Berita ini sudah tayang di KORANRBID berjudul : 7 Posisi Eselon II Masih Kosong, Mutasi Pejabat Rejang Lebong Belum Juga Digelar