Bahkan, jika Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) dihapus secara total, persentase belanja pegawai diperkirakan masih berada di kisaran 36 hingga 37 persen.
“Menurunkan belanja pegawai dari 44 persen ke 30 persen itu sangat berat. Bahkan jika TPP dihapus total pun, hitungan kasarnya masih di angka 36 sampai 37 persen. Artinya, kebijakan WFA ini bukan solusi instan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Susman menegaskan DPRD Provinsi Bengkulu akan terus mengawal kebijakan WFA dan meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi secara berkala.
Ia memperkirakan dampak penerapan kebijakan tersebut baru akan terlihat secara nyata dalam empat hingga lima bulan ke depan.
“Kita akan melihat hasil sebenarnya setelah empat sampai lima bulan berjalan. Apakah kebijakan ini benar-benar efektif atau justru menimbulkan persoalan baru. Yang jelas, pelayanan publik tidak boleh dikorbankan,” tutupnya.