Pemerintah Kabupaten Mukomuko Siapkan Rp1,5 Miliar untuk Pilkades Serentak 2026

MUKOMUKO, RAKYATBENGKULU.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mukomuko melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) sedang mematangkan rencana pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang dijadwalkan akan berlangsung pada tahun 2026 mendatang.

Berdasarkan data yang ada, sebanyak 34 desa di Kabupaten Mukomuko akan menggelar Pilkades pada 2026, seiring dengan berakhirnya masa jabatan kepala desa di desa-desa tersebut.

Kepala Dinas PMD Mukomuko, Ujang Selamet, S.Pd, menjelaskan bahwa saat ini pihaknya sedang menyusun kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Pilkades serentak di 37 desa yang tercatat. 

Anggaran yang diusulkan mencapai Rp1,5 miliar untuk mendukung seluruh kebutuhan teknis dan administratif selama proses Pilkades.

BACA JUGA:Wahana Musim Dingin Magical Snow Castle Hadir di Bencoolen Mall, Nikmati Salju dan Istana Es

BACA JUGA:Nekat Balik ke TKP, Pencuri Panel Surya Ditangkap Warga dan Polisi

“Perencanaan sudah mulai kami siapkan sejak awal. Usulan anggaran sebesar Rp1,5 miliar itu nantinya akan digunakan untuk mendukung seluruh tahapan pelaksanaan Pilkades serentak di 2026," ujar Ujang Selamet, Jumat 17 Oktober 2025.

Anggaran tersebut, lanjutnya, sebagian besar akan dialokasikan sebagai Bantuan Khusus Kabupaten (BKK) yang akan ditransfer langsung ke desa-desa yang melaksanakan Pilkades. 

Sementara sebagian lagi dikelola oleh Dinas PMD untuk mendukung kebutuhan panitia tingkat kabupaten, termasuk untuk keperluan cetak surat suara dan lain-lain.

"Untuk besaran BKK di 34 desa yang akan melaksanakan Pilkades, nantinya masing-masing akan menerima sekitar Rp21 juta sampai Rp22 juta. Sisanya akan digunakan untuk kebutuhan panitia kabupaten," jelas Ujang Selamet.

BACA JUGA:Harga Emas Antam Melejit ke Rp2,48 Juta per Gram, Rekor Baru Oktober 2025

BACA JUGA:Serapan Pupuk Subsidi Lebong Capai 72 Persen, Pemda Dorong Penambahan Kuota Tahun Depan

Dengan pembagian anggaran tersebut, Pemkab Mukomuko berharap pelaksanaan Pilkades bisa berjalan lebih efisien dan melibatkan peran aktif dari pemerintah desa.

Pemerintah juga menargetkan Pilkades serentak 2026 dapat berlangsung dengan tertib, transparan, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Sumber: