PDIP Hanya Absen di Delapan Pilkada

JAKARTA - PDI Perjuangan (PDIP) berupaya keras mengusung pasangan calon di Pilkada Serentak 2020. Dari 270 daerah yang menggelar pilkada, Partai Banteng hanya absen atau tidak mengusung kandidat delapan daerah.

Pernyataan itu disampaikan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto untuk meluruskan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menyebutkan ada 14 daerah dimana partai itu absen dalam Pilkada 2020. "Tepatnya, itu kita hanya absen di 8 daerah," kata Hasto.

Delapan daerah itu adalah Kota Cilegon, Kota Poso, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Maros, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Agam, dan Kota Bukit Tinggi.

Politikus asal Jogjakarta itu menuturkan, absenya PDIP di sejumlah daerah itu adalah hal yang biasa. Untuk tiap daerah, kata dia, ada kondisi dan situasi yang mempengaruhi pencalonan pilkada.

Misalnya, di Kota Cilegon, Banten, PDIP hanya mempunyai 4 kursi DPRD dan tak bisa mengusung calon sendiri. Saat berusaha membangun kerja sama dengan parpol lain, PDIP belum memenuhi syarat. "Kota Cilegon, ya karena realitas politik seperti itu, PDI Perjuangan menerima. Yang penting proses konsolidasi terus berjalan," katanya.

Di Poso, PDIP juga hanya memiliki 3 kursi DPRD, dan kasusnya hampir sama seperti Cilegon. Namun, kata Hasto, pada saatnya nanti, PDIP akan menyerahkan dukungan kepada pasangan calon yang paling memiliki karakter ideologi Pancasila.

Alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) itu mengungkapkan, PDIP akan terus memperbaiki diri dengan melakukan konsolidasi. Jika saat ini partainya tidak bisa mengusung calon sendiri, maka dia yakin pada lima tahun depan kondisi bisa berubah.

Dalam pilkada, lanjut Hasto, calon yang menang akan memimpin selama lima tahun. Maka, kemenangan harus digunakan sebaik-baiknya. Begitu juga calon atau partai yang kalah, akan merasakannya selama lima tahun ke depan. "Kalau kalah, kita perbaiki dengan konsolidasi. Jadi, itu hal biasa," ujarnya.

Hasto mengatakan, PDIP akan menaati konstitusi yang ada menyangkut pilkada serentak. Sekaligus bersandar juga pada realitas politik yang ada. Jika tidak mempunyai kursi, maka partainya tidak bisa maju.

Caranya bagaimana untuk mengatasi persoalan itu? Ya, partai akan bekerja keras agar lima tahun ke depan, PDIP mempunyai kursi. "Jadi, pemilukada ini bukan hal yang kemudian menciptakan persoalan-persoalan konflik sosial," paparnya.

Yang penting sekarang adalah semua pihak harus mendukung pilkada yang berlangsung di tengah pandemi. Para calon harus mematuhi protokol kesehatan. Hasto mengatakan, partainya sedang menyusun protokol kampanye.

Terkait penundaan pilkada, Hasto secara tegas menolaknya. PDIP tetap mendukung pilkada dilaksanakan pada 9 Desember mendatang. Jika ditunda, maka akan memunculkan ketidakpastian baru. Apalagi, sebelumnya pilkada juga sudah sempat ditunda. (lum)

Sumber: