Pendapatan Tidak Meningkat, Visi Misi Gubernur/Wagub Bengkulu Terancam

BENGKULU - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi, S.IP, MM memperkirakan akan sulit untuk merealisasikan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu. Pasalnya pihaknya mendapatkan laporan bahwa proyeksi APBD Provinsi Bengkulu konstan. Dalam artian tidak ada peningkatan sama sekali yakni berkisar Rp 3,3 triliun. Dimana untuk perkiraan APBD tahun anggaran 2023 hampir sama dengan tahun anggaran 2019.

"Untuk mengakomodir 18 program prioritas dan 68 program unggulan yg disampaikan gubernur pada saat kampanye dulu bisa terealisasi wajib hukumnya. Pendapatan kita harus ditingkatkan kalau tidak jangan harap bisa terealisasi dan hanya akan menjadi pepesan kosong saja," kata Edwar, Senin (26/7).

Dijelaskannya, dengan prediksi APBD dalam RPJMD seperti itu, pihaknya sangat pesimis visi misi serta program gubernur dan wagub yang disampaikan saat kampanye pada Pilkada serentak lalu, sulit direalisasikan.

"Karena dengan prediksi nilai APBD tersebut, untuk mewujudkan rencana pembangunan daerah saja belum tentu bisa dilakukan. Apalagi mewujudkan program lainnya," paparnya.

Kemudian, dalam pembahasan RPJMD ini, lanjut Edwar, salah satu tujuannya untuk menyelaraskan janji kampanye gubernur dan wagub. Seperti 18 program Rohidin-Rosjonsyah atau yang biasa disebut R2 saat Pilkada lalu. Sehingga, masa kepemimpinan R2 mendapatkan nilai kredibilitas dari masyarakat yang telah menaruhkan amanah untuk memimpin provinsi ini.

"Dengan prediksi nilai APBD itu, diperkirakan akan sulit untuk realisasi 18 program. Besar kemungkinannya seperti ini," tukasnya.

Kendati demikian, pihaknya tetap memberikan solusi kepada Pemprov agar nilai APBD bisa meningkat, yang tetap disesuaikan dengan aturan. Diantaranya dengan menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), kerjasama dengan Badan Usaha baik tingkat pusat ataupun daerah, mengakukan pinjaman, mengusulkan kegiatan di Kementerian, sert solusi lainnya yang bisa menunjukkan PAD.

"Makanya kita juga meminta para OPD harus bisa berinovasi. Terlebih saat ini dari total APBD kita, sekitar Rp 1,6 triliun habis untuk belanja pegawai saja," saran Edwar.

Menurutnya, untuk mewujudkan visi misi serta program Gubernur dan Wagub tidak cukup dengan mengandalkan DAU atau DAK saja.

Terpisah, menanggapi khawatir dari Pansus DPRD Provinsi Bengkulu, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah mengakui jika  dari sisi nominal memang bisa jadi seluruh APBD mengalami penurunan. Termasuk APBN, karena memang dari sisi pendapatan baik dari dana transfer pusat ke daerah, DAU, DBH, maupun pendapatan memang dua tahun terakhir terjadi penurunan karena Covid-19.

"Namun Kita menyakinkan bahwa program yang sudah menjadi visi dan misi kita diwujudkan. Karena tidak semua program itu berlandaskan dengan APBD murni. Ada beberapa kebijakan bisa bersumber daru yang lainnya. Kita sudah menganalisa dari RPJMD yang kita susun bersama Bapeda itu kita yakini bahwa visi misi dan program prioritas yang sudah kita susun tentu harus rasional. Dengan sumber pendanaan yang busa kita pertanggungjawabkan," kata Rohidin. (war)

Sumber: