Tim yang Bergerak di Probolinggo, Satgas Raja OTT yang Tak Lolos TWK

RB ONLINE - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur pada Senin (30/8). Operasi kedap ini diduga meringkus Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminuddin yang merupakan Anggota DPR RI Fraksi Nasdem.

Operasi penindakan ini ternyata bagian tim pegawai KPK nonaktif Harun Al Rasyid. Dia merupakan pegawai KPK pada bidang penyelidikan yang kerap kali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dan dijuluki “Raja OTT”.

BACA JUGA: OTT, KPK Tangkap Bupati Berikut Pihak Lainnya

Meski giat melakukan OTT terhadap pihak-pihak bermasalah, Harun Al Rasyid adalah yang tidak lolos asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Sang Raja OTT itu nasibnya tersingkirkan, karena alih status pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Informasi yang saya terima memang ini adalah hasil kerja keras dari rekan-rekan kami, Penyelidik KPK anggota dari Satgas Penyelidik yang dipimpin Bapak Harun Al Rasyid Sang Raja OTT. Saya bangga dengan rekan-rekan kami yang masih terus berjuang memberantas korupsi dan tetap menjaga integritasnya dalam keadaan seperti ini,” kata rekan Harun, Rieswin Rachwell yang juga merupakan pegawai KPK nonaktif, Senin (30/8) dikutip dari jawapos.com.

Rieswin menjelaskan, OTT yang diduga meringkus Bupati Probolinggo Jawa Timur itu sudah diselidiki sejak sebelum adanya penyingkiran pegawai melalui asesmen TWK. Dia mengaku, Satgas Penyelidik dibawah komando Harun Al Rasyid sudah banyak mengumpulkan informasi dan bahan keterangan untuk kasus ini.

“Saya tahu betul bagaimana beratnya perjuangan rekan-rekan kami sebagai Penyelidik ketika harus tetap menangani perkara ini dengan SDM yang dari semula tujuh orang (termasuk Harun Al Rasyid selaku kasatgas) yang berkurang menjadi empat orang saja karena TWK,” ujar Rieswin.

“Tentu saja kerja-kerja tersebut juga dilakukan dengan arahan dan bimbingan terakhir dari Bapak Harun Al Rasyid Sang Raja OTT sebelum dinonaktifkan melalui TWK dan SK Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021 dan kami juga memberikan dukungan moral dan semangat kepada rekan-rekan kami,” imbuhnya.

Rieswin menyampaikan, para pegawai KPK nonaktif yang kini berjumlah 57 orang akan tetap memberikan dukungan moral dan semangat kepada rekan-rekan Penyelidik KPK yang tetap aktif bertugas dan berjuang memberantasan korupsi. Dia mengaku prihatin terhadap kinerja KPK yang kini dipimpin Firli Bahuri. Baca Selanjutnya>>>