FKKS Tegaskan Komite SMA/SMK Boleh Pungut Biaya, Tergantung Kemampuan Masing-masing Sekolah

BENGKULU – Forum Komunikasi Komite Sekolah (FKKS) SMA/SMK sederajat menegaskan, pengurus komite sekolah tetap diperbolehkan memungut biaya operasional sekolah melalui kebijakan bersama antara sekolah dan walimurid.

Hal ini disampaikan dalam jumpa pers yang digelar oleh FKKS, Jumat (17/9), sembari menyampaikan hasil hearing mereka dengan DPRD Provini Bengkulu beberapa hari lalu, terkait program SPP gratis yang dicanangkan Pemprov Bengkulu. BACA JUGA: KBM Daring Diperpanjang, Sekolah Dilarang Jual Buku

“Dari hasil hearing bersama DPRD, diketahui bghwa tidak semua kegiatan sekolah dipungut biaya. Juga tidak semuanya kegiatan yang ada sekolah itu yang digratiskan. Jadi harus melihat kemampuan masing-masing sekolahnya” ujar Ketua FKKS, Tarmizi Gumay.

Kemudian ia menambahkan kemampuan sekolah dalam mengelola anggaran pengembangan dan operasional tidak semuanya disanggupi meski adanya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah.

Keterbatasan dana BOS juga tidak mencukupi operasional sekolah.  “Sehingga silakan pihak sekolah di lingkup SMA sederajat melakukan kreasi pemenuhan kebutuhan anggaran operasional,” tambahnya. BACA JUGA: SPP Gratis Wajib Pertimbangkan Kemampuan Daerah

Selanjutnya ia menyampaikan bahwa berdasarkan hasil hearing dengan DPRD Provinsi Bengkulu, disepakati bahwa biaya sekolah gratis untuk sementara ditangguhkan.

Kendati ke depan tetap ada program SPP gratis yang dibebankan pada APBD 2022. Namun sekolah tetap diperbolehkan dalam menggalang dana untuk operasional yang ada.

“Semua harus sesuai kemampuan ekonomi masing-masing dengan melakukan musyawarah sesuai azas gotong royong,” ungkapnya. BACA JUGA: Walau Anggaran Terbatas, Pemkot Bengkulu Bangun Perkantoran Baru

Sementara itu, Sekretaris FKKS Firman Harianja mengatakan, dalam upaya pemenuhan hak pendidikan, sekolah wajib memenuhi kebutuhan siswanya baik pendidikan dasar dan ekstrakulikuler dan atas kegiatan itu semua, membutuhkan biaya diluar kecukupan BOS dari pemerintah.

Karena sejauh pengalamannya saat menjadi pengawas sekolah se-provinsi Bengkulu, tidak ada sekolah yang mampu menyanggupi semua pembiayaan yang ada. Baca Selanjutnya>>>