Pemda mendapat Opini WTP, Masyarakat dapat Apa?

 

BERITA menggembirakan bagi masyarakat Bengkulu dalam acara Rakernas Akuntasi 2021, Menteri Keuangan memberi penghargaan kepada Pemda Provinsi  dan 9 Pemda/Pemkot lingkup Provinsi Bengkulu yang telah mendapat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2020.

Hanya satu Pemda lingkup Provinsi Bengkulu yang belum mendapat opini WTP atas LKPD tahun 2020.

Sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, setiap tahun BPK  memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah baik pusat maupun daerah dengan didasarkan pada empat kriteria.

Yaitu efektivitas sistem pengendalian intern, kesesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan atas laporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan.

Dengan kriteria tersebut BPK memberi opini terhadap LKPDdengan penilaian tertinggi Wajar Tanpa Pengecualian/ Unqualified (WTP), dibawahnya Wajar Dengan Pengecualian/ Qualified (WDP).

Tidak Wajar/ Adversed Opinion (TW) dan Tidak Memberi Pendapat/Discalaimer (TMP).

Opini WTP diberikan kepada Pemda jika Sistem Pengendalian Intern memadai, Tidak terdapat salah saji nilai material atas pos-pos Laporan Keuangan dan secara keseluruhan Laporan Keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Secara umum dapat dikatakan bahwa Pemda yang mendapat Opini WTP sudah melakukan tata kelola pemerintahan dibidang pengelolaan keuangan dengan baik (Good Governance), akuntabilitas dan transparansi Pemda dalam pengelolaan keuangan sudah baik.

Opini WTP merupakan syarat utama bagi Pemda untuk mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) dari pemerintah pusat  disamping persyaratan lain berupa penerapan e Budgeting dan Penetapan APBD yang tepat waktu.

Dengan mendapat DID tentu ini akan menjadi tambahan amunisi bagi Pemda dalam mendongkrak pembangunan didaerahnya.

Opini WTP merupakan prestasi yang diidam-idamkan dan  kebanggaan bagi Pemda terutama bagi  para pegawai yang mengelola pengelola, usaha dan kerja kerasnya dalam  pengelolaan dan  pertanggungjawaban keuangan mendapat  penilaian tertinggi dari BPK.

Jajaran pemerintahan puncak sampai pelaksana yang mengelola keuangan telah bekerja secara profesional dan menjalankan good governance dengan baik.

Bagi pihak di luar pemda atau stakeholders dengan opini WTP ini tentu akan semakin lebih meningkatkan kepercayaan terhadap informasi keuangan dan kegiatan ekonomi didaerah yang bersangkutan.

Namun apakah Opini WTP  ini meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan dari penyelenggaraan pemerintahan?

Sehingga masyarakat bisa merasakan manfaatnya yang lebih nyata disamping dapat akses untuk mengetahui informasi pengelolaan keuangan dan ekonomi didaerahnya.

Ini menarik untuk dikaji namun sangat jarang bahkan ketika penulis melihat di mesin pencari google scholar dengan kata kunci  “hubungan antara opini WTP dengan kesejahteraaan masyarakat” tidak ada hasil kajian atau penelitian yang secara langsung mengkaji hubungan tersebut.

Penelitian Isnaini et.al (2015) menyimpulkan bahwa kabupate/kota yang mendapat Opini WTP mempunyai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibanding kabupaten/kota yang mendapatkan opini selain WTP atas laporan keuangannya.

Membaca Hasil Analisis Kanwil DJPb Provinisi Bengkulu

Manarik untuk dibahas hasil analisisyang dilakukan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu tentang pengaruh Opini WTP dan variabel lainnya terhadap Kesejahteraan masyarakat.

Dengan data 10 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bengkulu,data Provinsi dikeluarkan karena ada variabel data dari provinsi sifatnya gabungan dari kabupaten/kota.

Dan data yang digunakandari tahun 2011 sampai dengan tahun 2019. Dalam analisis tersebut yang dijadikan indikator kesejahteraan masyarakat adalah Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR).

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu: (i) Umur panjang dan hidup sehat, (ii) Pengetahuan, (iii) Standar hidup layak.  IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.

Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Dari 19 vaiabel independen yang dianggap memiliki pengaruh terhadap IPM melalui serangkaian pengujian statistik yang sangat rumit terpilih 6 variabel independen selain Opini WTP.

Yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)  Per Kapita, Pengeluaran Per Kapita.

Jumlah Pengangguran, Penanaman Modal Asing dan Tingkat Pengangguran Terbuka.

Setelah dilakukan pengujian statisitik, terpilih analis regresi data panel   Fixed  Effect Model (FEM) dilanjutkan uji asumsi klasik untuk melihat kebaikan model tersebut, diperoleh hasil sebagai berikut:

Opini BPK mempunyai pengaruh secara parsial terhadap IPM dan memiliki nilai koefisien positip yang menyatakan ketika Opini BPK naik satu satuan maka IPM juga akan naik 0,15 satuan, walaupun nilai ini paling kecil jka dibandingkan dengan variabel independen yang lainnya seperti Pengeluaran per Kapita, PAD, PMA dan PDRB per Kapita.

Sementara variabel lainnya secara parsial yaitu Tingkat Pengangguran terbuka dan jumlah Pengangguran  tidak memiliki pengaruh terhadap IPM, namun secara keseluruhan ketujuh variabel independen tersebut memiliki pengaruh terhadap IPM.

Gambaran IPM Kabupaten/Kota

IPM selama kurun waktu 2011 sd 2019, dari 10 kabupaten dan kota yang ada di Bengkulu, rata-rata IPM sebesar 66,93. UNDP membagi peringkat IPM (Human Development Index)  negara-negara di dunia pada 4 kelompok:

Negara pada kelompok IPM sangat tinggi (Very high human development) IPM ≥ 80, Kelompok IPM Tinggi ( High human development ) 70 ≤ IPM<80, IPM Menengah ( Medium Human Development ) 60 ≤,IPM<70,  dan Negara-negara dengan IPM rendah (Low human development) ≤ 60.

Dengan demikian secara rata-rata kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Bengkulu masuk kategori IPM Menengah berada dikisaran 60 ≤,IPM<70 masuk dalam kelompok ketiga terakhir.

Capaian tertinggi IPM diperoleh oleh kota Bengkulu pada tahun 2019 sebesar 80,35 dan itu nilai tertinggi yang pernah diraih oleh Pemda/kota di Provinsi Bengkulu.

Kondisi ini tentu harus menjadi perhatian jajaran Pemda dengan meningkatkan variabel yang mempenyai pengaruh besar terhdap IPM yaitu Pengeluaran per Kapita, PAD, PMA dan PDRB per Kapita.

Pengeluaran Per Kapita

Menurut BPS, Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli.

Berdasarkan data BPS Pengeluaran per kapita Indonesia pada tahun 2019 sebesar Rp. 11.299.000.sementara pada tahun yang sama rata-rata Pengeluaran Kab/Kota lingkup Provinsi Bengkulu pada tahun tersebut sebesar Rp. 10.138.000 hanya kota Bengkulu Pengeluaran Per Kapitanya melebihi rata-rata nasional.

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 PAD dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan.

Yaitu : pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Selama tahun 2011 sampai dengan 2019 rata-rata PAD Kabupaten/Kota di lingkup Provinsi Bengkulu sebesar Rp. 44.786.508.029 jika dibandingkan dengan rata-rata  tahun 2019 terjadi kenaikan sebesar 55 % menjadi Rp. 70.114.522.615 namun terjadi range yang cukup tinggi untuk tahun 2019  antara PAD terendah yaitu sebesar Rp 23.036.859.909 dan tertinggi Rp. 182.798.143.645.

PDRB Per Kapita

PDRB per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk yang didapat dari hasil bagi antara PDRB dengan populasi di suatu wilayah pada tahun tertentu.

Semakin tinggi pendapatan per kapita, maka wilayah tersebut semakin makmur.

Saat ini PDB per kapita Indonesia sudah berada di kisaran 2.500 dollar AS - 2.900 dollat AS, artinya pendapatan tiap penduduk Indonesia secara rata-rata sudah mencapai 2.500-2.900 dollar AS.

Sementara selama rentang waktu 2011 sampai dengan 2019 rata-rata PDRB Per Kapita kabupaten kota lingkup Provinsi Bengkulu sebesar 18,89 juta sedangkan khusus untuk tahun 2019 rata-ratanya naik menjadi Rp. 21,72 Juta.

Penanaman Modal Asing

Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 pasal 1 ayat 3 tentang Penanaman Modal menyatakan bahwa Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Selama tahun 2011 sampai dengan 2019 Jumlah PMA untuk seluruh Kab/Kota sebesar Rp 6.795.000.000 sementara pada tahun 2019 rata-rata sebesar Rp14.484.000.000 dengan Jumlah tertinggi sebesar Rp. 112.801.000.000. yang menyedihkan masih ada Pemda lingkup Bengkulu nilai PMA nya 0 pada tahun-tahun tertentu.

Opini WTP Pemda/Kota Lingkup Provinsi Bengkulu

Selama tahun 2011 sd 2019 jumlah Opini WTP yang diterima oleh 10 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bengkulu sebanyak 39 kali atau 43%.

Lonjakan cukup menggembirakan terjadi pada 4 tahun terakhir, pada tahun 2015 dan 2016 jumlah Kabupaten/Kota yang menerima Opini WTP hanya 2 kabapaten, tahun 2017 berangsur menjadi 3 pemda, 2018 menjadi 6 pemda.

Tahun 2019 menjadi 8 pemda dan tahun 2020 sebanyak 9 Pemda, tinggal Kab Bengkulu Selatan yang belum mendapat opini WTPpada LKPD tahun 2020.

Capaian yang sangat menggembirakan diperoleh Kabupaten Lebong yang secara berturut-turut selama 5 kali menerima opini WTP.

Bengkulu Utara dan Muko-Muko 4 kali berturut-turut sedangkan  Kepahiang, Rejang Lebong dan Kota Bengkulu meraih opini WTP 3 kali berturut-turut.

Pemerintahan dengan tata kelola keuangan yang akuntabel akan mendorong peningkatan IPM.

Karena pengelolan anggaran yang dilaksanakan dengan baik dan tepat sasaran akan meningkatkan kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan menggerakkan aktivitas perekonomian yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan tata kelola keuangan yang baik, akan menunjang kinerja keuangan pemerintah,  yang diukur dari keberhasilan dalam pengelolaan keuangan negara dan kemampuan untuk mengelola semua aset yang dimiliki untuk mencapai tujuan pengelolaan keuangan negara secara keseluruhan.

Tujuan pengelolaan keuangan negara yang penting dan utama adalah kesejahteraan masyarakat.

Ayo Pertahankan WTP dan tingkatkan kesejahteraan Masyarakat

Dengan adanya pengaruh positip Opini WTP terhadap kesejahteraan masyarakat (IPM) upaya  Pemda mempertahankan  setiap tahun merupakan harga mati dan agar dampaknya lebih dirasakan oleh masyarakat, upaya mempertahankan WTP harus dibarengani dengan upaya meningkatkan Pengeluaran per Kapita, PAD, PMA dan PDRB per Kapita.

Pemda harus lebih kreatif dan berinovasi dalam meningkatkan PAD, mendorong kinerja perusahaan daerah dan BLUD, mengoptimalkan program pemerintah pusat untuk UMKM baik program Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun Kredit UMi (Ultra Mikro).

Meningkatkan kualitas penggunakan DAK Fisik dan Dana Desa,  memanfaatkan peluang investasi dari pemerintah pusat ke daerah, fokus mnengembangankan  produk unggulan daerah dan mempromosikannya serta aktif mencari PMA sebagai stimulus dalam pembangunan daerah.

Dengan melihat capaian Opini WTP beberapa tahun terakhir serta potensi daerah yang sangat besar di Provinsi Bengkulu, saya optimis Tahun depan dan tahun berikutnya kesejahteraan masyarakat Bengkulu akan semakin baik.  (**)

Oleh  Wawan Hermawan*

*Tulisan ini merupakan tulisan dan pendapat pribadi penulis dan bukan merupakan pendapat instansi atau lembaga

*Penulis merupakan pegawai Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu.

Sumber: