Kukuhkan Redkar BS, Gubernur Rohidin Tekankan Relawan Komandoi Penanganan Kebakaran

BENGKULU, RAKYATBENGKULU.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu berkolaborasi dengan Pemda kabupaten/kota, terus melakukan berbagai langkah strategis dalam meminimalisir bahkan mencegah terjadinya kebakaran. 

Kali ini Pemprov membentuk Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) hingga tingkat desa/kelurahan, serta melibatkan masyarakat secara langsung. 

BACA JUGA:Gubernur Rohidin Apresiasi Peran Penting Perempuan Dalam Mendukung Kemajuan Daerah

Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah mengatakan, keberadaan Redkar tingkat desa/kabupaten ini jelas sangat dibutuhkan saat terjadi kebakaran di lingkungan masyarakat, karena relawan yang ditunjuk mengetahui betul seluk-beluk wilayah tempat tinggalnya. 

Kemudian bisa menjadi garda terdepan penanganan awal saat terjadi kebakaran, dengan mengomandoi warga untuk melakukan penanganan awal dan menghubungi pihak terkait untuk menangani kebakaran supaya tidak meluas. 

"Mengambil tindakan cepat di lapangan, supaya masyarakat tidak panik. Relawan bisa tampil di depan untuk mengomandoi agar kejadian kebakaran tidak meluas dan menelan korban, baik korban harta maupun korban jiwa," tegas Gubernur Rohidin usai mengukuhkan Redkar Kabupaten Bengkulu Selatan sekaligus memberikan pengarahan, di Gedung Reptaloka Pemkab Bengkulu Selatan, Rabu, 13 Desember 2023.

Lanjut Gubernur Rohidin, ke depan Redkar ini juga harus lebih berdaya untuk mencegah terjadinya kebakaran, seperti bekerja sama dengan PLN serta melibatkan masyarakat memeriksa jaringan listrik secara berkala. 

"Maka jika ini bisa dilakukan secara bersama-sama dengan PLN, kemudian support dari pemerintahan desa/kelurahan, saya kira bisa dilaksanakan pemeriksaan massal," imbuhnya. 

Selain melakukan pelatihan dan sosialisasi tindakan awal pemadaman kebakaran, nantinya Redkar ini juga akan dibekali dengan sarana prasarana pemadaman api yang lebih praktis dan efisien. 

BACA JUGA:Gubernur Rohidin Sampaikan Rencana Pembangunan Bengkulu 2023-2045 dalam Forum Konsultasi Publik

Sumber: