Bantuan Operasional Keluarga Berencana Kalimantan Barat Rp69,7 Miliar, Berikut Rincian per Daerah

Kota Singkawang Rp2.342.390,000

Total dana BOKB se-Provinsi Kalimantan Barat Rp69.726.364,000.

BACA JUGA:Pengawasan Obat dan Makanan, Kabupaten dan Kota di Kalimantan Barat Rp3 Miliar: Ini Rinciannya

Sebagai informasi, Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut BOKB yang diterima pemerintah kabupaten dan pemerintah kota di Provinsi Kalimantan Barat, adalah DAK Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana yang dialokasikan kepada daerah.

Agar kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Barat, melaksanakan kegiatan yang disesuaikan dengan kewenangan daerah dalam mendukung upaya pencapaian sasaran prioritas pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana serta penurunan stunting.

Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Program Bangga Kencana adalah kegiatan yang disinergikan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah di Provinsi Kalimantan Barat, kabupaten, dan kota maupun dengan pemangku kepentingan dan mitra kerja.

BOKB merupakan bantuan operasional dalam pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan KB serta penurunan stunting pada Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Barat penerima DAK Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana.

BACA JUGA:Tabel Rincian Dana Desa 2024 Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat: Ini Lengkapnya

BOKB yang diterima kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Barat merupakan belanja barang dan jasa untuk kegiatan operasional dalam pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan KB serta penurunan stunting.

Kegiatan terkait dengan BOKB yang bisa dilaksanakan kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Barat dikelompokkan dalam menu: balai Penyuluhan KB, pelayanan KB, penggerakan di Kampung KB, penurunan stunting dan pembinaan Program Bangga Kencana bagi masyarakat di kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Barat.

BOKB yang didapatkan daerah-daerah di Provinsi Kalimantan Barat merupakan bagian dari DAK Nonfisik yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, di dalamnya termasuk pengelolaan DAK. 

DAK yang diterima daerah-daerah di Provinsi Kalimantan Barat, adalah bagian dari transfer ke daerah dan dana desa yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program kegiatan, dan kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional.

Dan membantu operasionalisasi layanan publik di kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Barat, yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah. 

Secara umum BOKB bertujuan untuk membantu Pemerintah Daerah kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Barat, dalam melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan guna memberikan dukungan terhadap upaya

pencapaian target atau sasaran prioritas Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana serta percepatan penurunan stunting.

Sumber: