Pendidikan di Rejang Lebong Tetap Berkualitas Tanpa Pungutan, Dana BOS Jadi Penopang Utama

REJANG LEBONG, RAKYATBENGKULU.COM – Pemerintah Kabupaten REJANG LEBONG melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) memastikan bahwa proses belajar mengajar di seluruh sekolah negeri tetap berjalan optimal tanpa memungut biaya dari siswa. 

Kebijakan ini sejalan dengan aturan nasional yang menegaskan larangan segala bentuk pungutan di sekolah negeri.

Kepala Disdikbud Rejang Lebong, Drs. Novrianto, MM, menegaskan bahwa seluruh sekolah telah diarahkan untuk mengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) secara maksimal dan transparan. 

Dana ini menjadi tumpuan utama pembiayaan operasional sekolah, mulai dari penyediaan alat tulis, pemeliharaan sarana, hingga pembayaran honor untuk guru non-ASN.

BACA JUGA:Bukan Urusan Negara, Ini Alasan Mengejutkan Presiden Prabowo Mendarat di Bengkulu

BACA JUGA:Inspirasi dari Desa Wunut, Desa BRILiaN yang Membagikan THR Hingga Sediakan Jaminan Sosial untuk Warganya

"Meskipun dana terbatas, kami telah menyiapkan strategi agar seluruh kegiatan pendidikan tetap berjalan lancar. Kami pastikan tidak ada penurunan kualitas layanan pendidikan," ungkap Novrianto.

Pengawasan Dana BOS Diperketat, Sekolah Diminta Lebih Inovatif

Novrianto juga mengingatkan pentingnya kreativitas pihak sekolah dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia. 

Sementara itu, pengawasan penggunaan dana BOS akan diperketat agar tidak terjadi penyalahgunaan dan benar-benar digunakan untuk kepentingan siswa.

Sebagai langkah konkret, Disdikbud juga bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mencari dukungan tambahan, khususnya bagi sekolah di wilayah terpencil yang sering mengalami keterbatasan fasilitas dan akses.

BACA JUGA:Mudahkan Masyarakat Jalani Arus Balik, BRI Siapkan Posko BUMN di Bandara dan Rest Area Jalan Tol

BACA JUGA:Kesuksesan UMKM Unici Songket Silungkang, Upaya BRI Dorong Produk Warisan Budaya Tembus Pasar Internasional

"Kami ajak masyarakat untuk ikut mengawasi dan memahami kebijakan ini. Jangan sampai terjadi salah paham antara pihak sekolah dan wali murid soal biaya pendidikan," tambahnya.

Sumber: