Tiga Paslon PSU Bengkulu Selatan Sepakat: Dewan Pengupahan Solusi untuk Atasi Kemiskinan dan Pengangguran

BENGKULU SELATAN, RAKYATBENGKULU.COM – Permasalahan kemiskinan dan pengangguran di Bengkulu Selatan menjadi perhatian serius dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2025. 

Salah satu solusi yang digaungkan oleh ketiga pasangan calon (Paslon) adalah pembentukan Dewan Pengupahan Daerah, demi mendorong lahirnya Upah Minimum Kabupaten (UMK) sendiri yang lebih layak dari Upah Minimum Provinsi (UMP).

Saat ini, Bengkulu Selatan masih mengacu pada UMP Provinsi Bengkulu sebesar Rp2.670.039. 

BACA JUGA:Remaja Bengkulu Dievakuasi dari Bukit Kaba Akibat Diduga Hipotermia di Tengah Cuaca Ekstrem

BACA JUGA:Harga Emas Tembus Rp1,9 Juta per Gram, Warga Bengkulu Ramai-Ramai Borong Antam

Padahal, empat kabupaten/kota lain di provinsi ini sudah memiliki UMK masing-masing.

Paslon 02: Tingkatkan Pendapatan Lewat Akses Dasar dan SDM

Suryatati, calon Bupati Paslon 02, menegaskan bahwa pembentukan Dewan Pengupahan adalah langkah penting untuk menyesuaikan upah pekerja dengan kebutuhan hidup di daerah.

BACA JUGA:Curiga Tapi Tak Pasti? Ini 7 Tanda Pasangan Selingkuh Saat LDR yang Tak Disadari

BACA JUGA:Afirmasi Positif yang Bisa Membantu Kamu Menghadapi Hari-Hari yang Sibuk

"Kalau bisa kita tingkatkan, kenapa tidak? Yang penting ekonomi tumbuh, pendapatan daerah meningkat, dan kita akan perjuangkan tambahan anggaran dari pusat," tegasnya.

Sementara itu, Ii Sumirat, calon Wakil Bupati 02, menambahkan bahwa peningkatan upah harus dibarengi dengan pemberdayaan UMKM, pembangunan sarana dasar seperti sekolah dan puskesmas, serta pelatihan SDM melalui OPD.

"Kami juga akan fokus pada ketahanan pangan untuk kelompok miskin, karena kesejahteraan harus menyeluruh," ujarnya.

BACA JUGA:170 Calon Jemaah Haji Mukomuko Siap Berangkat ke Tanah Suci, Ini Jadwal Lengkapnya

Sumber: