Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu Kembali Krisis, Pemprov Ancam Ambil Alih Jika Pelindo Gagal Atasi Pendangkalan

BENGKULU, RAKYATBENGKULU.COM – Krisis pendangkalan di alur Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu kembali memuncak. 

Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan menegaskan langkah tegas akan diambil apabila PT Pelindo gagal menyelesaikan persoalan ini hingga batas waktu yang telah ditetapkan.

Dalam pernyataannya pada Selasa 29 April 2025, Gubernur Helmi mengungkapkan bahwa pemerintah pusat melalui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Hanif Faisol Nurofiq, telah turun tangan untuk membantu memfasilitasi penyelesaian masalah yang mengganggu aktivitas vital pelabuhan tersebut.

"Terkait pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai, saya sudah berkomunikasi langsung dengan Menteri LHK. Dipastikan pemerintah pusat akan memfasilitasi penyelesaiannya. Saat ini kapal keruk besar sudah dalam perjalanan ke Bengkulu,” kata Gubernur Helmi.

BACA JUGA:Viral Permintaan Ganti Rugi Meja dan Kursi di SDN 2 Pasir Tangkil, Orangtua Siswa Protes Beban Ekonomi

BACA JUGA:BPJS Gratis Cukup Pakai KTP, Pemprov Bengkulu Anggarkan Rp167 Miliar untuk Layanan Kesehatan Masyarakat

Diketahui, saat ini pengerukan darurat tetap berjalan meskipun hanya menggunakan peralatan terbatas seperti excavator, bulldozer, dan kapal keruk kecil. 

Namun langkah ini belum cukup untuk mengembalikan fungsi pelabuhan secara optimal.

“Saya beri waktu sama Pelindo untuk bertindak, jika tidak ada hasil, maka pengelolaan akan kita ambil alih," tambahnya.

Gubernur Helmi memberikan tenggat waktu hingga bulan Mei 2025. Jika tidak ada kemajuan signifikan dari Pelindo, maka Pemerintah Provinsi Bengkulu akan mengambil alih pengelolaan Pelabuhan Pulau Baai demi kepentingan publik dan kelangsungan distribusi logistik di wilayah tersebut.

BACA JUGA:Gubernur Helmi Hasan Siapkan Kamp Disiplin, Solusi Tegas Atasi Kenakalan Remaja di Bengkulu

BACA JUGA:Gubernur Bengkulu Pastikan Sirkuit Balap Dibangun Tahun Ini, Anggaran Capai Rp10 Miliar

Pendangkalan yang terjadi selama beberapa bulan terakhir berdampak serius pada aktivitas pelabuhan. 

Kapal-kapal besar, termasuk kapal tanker milik Pertamina, tidak dapat bersandar.

Sumber: