Skema Outsourcing di Mukomuko Masih Digodok: Solusi bagi Eks Honorer?

MUKOMUKO, RAKYATBENGKULU.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mukomuko, Bengkulu, saat ini tengah serius menyiapkan skema outsourcing. 

Ini menjadi angin segar bagi ratusan tenaga honorer yang sebelumnya dirumahkan menyusul kebijakan penataan tenaga non-ASN secara nasional oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Penjabat Sekda Mukomuko, Marjohan, menjelaskan kepada Rakyatbengkulu.com bahwa skema outsourcing ini dipersiapkan untuk mengisi kebutuhan pelayanan dasar di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 

BACA JUGA:Gaji ASN Dipotong 2,5 Persen: Pemprov Bengkulu Genjot Zakat Profesi Demi Kesejahteraan Umat!

BACA JUGA:Usai Long Weekend, Ini 7 Cara Jitu Bangun Pagi Tanpa Drama Tombol Snooze

"Saat ini kami masih membahas penerapan outsourcing, karena ada beberapa tahapan yang harus dilalui,” ujar Marjohan pada Minggu, 1 Juni 2025.

Marjohan menambahkan bahwa penerapan outsourcing ini memerlukan mekanisme pembayaran yang jelas dan juga diskresi atau kebijakan khusus dari Bupati Mukomuko, Choirul Huda, agar dapat berjalan lancar. 

"Untuk pembayarannya kan harus melalui mekanisme tertentu dan juga ada tahapannya, nanti pak Bupati ada diskresi agar outsourcing ini dapat berjalan,” terangnya.

BACA JUGA:Jelang Idul Adha 2025: Stok Hewan Kurban di Bengkulu Selatan Aman Terkendali!

BACA JUGA:Harga TBS Sawit Mukomuko Terbaru: Stabil di Akhir Mei 2025, Tertinggi Rp 2.720/Kg!

Proses Masih Panjang, Studi Banding Terus Dilakukan

Meski demikian, Marjohan mengakui bahwa tahapan persiapan skema outsourcing ini masih cukup panjang. 

Pihaknya juga masih berkoordinasi dan melakukan studi banding dengan beberapa kabupaten tetangga yang mungkin telah menerapkan sistem serupa.

“Saya pikir kemarin pembahasannya cepat terkait outsourcing ini, tahunya panjang, kita juga harus berkoordinasi dengan Kabupaten lain soal penerapan outsourcing,” kata Marjohan.

Sumber: