Anggaran Hanya Rp6 Miliar, DPRD Seluma Khawatir Ribuan Honorer Tak Masuk Skema Outsourcing 2026

Ia menilai kesalahan perhitungan dapat memicu gejolak sosial, terutama jika ada tenaga honorer yang tidak terakomodasi.

“Pak Bupati harus mempertimbangkan dengan serius agar jangan sampai kebijakan ini berdampak buruk bagi ribuan pegawai non-ASN di Seluma,” katanya.

Persoalan terbesar ada pada kemampuan anggaran daerah. 

Nofi mengungkapkan bahwa penggajian tenaga outsourcing harus mengikuti standar upah minimum. Jika melihat jumlah tenaga honorer saat ini yang mencapai ribuan, jumlah Rp6 miliar jelas tidak mencukupi.

“Kalau mengikuti upah minimum, jelas anggarannya tidak sebanding dengan kebutuhan tenaga. Saat ini saja Rp8 miliar masih dipakai menggaji ribuan honorer. Dengan Rp6 miliar, kemungkinan hanya sekitar 300 orang yang dapat ditampung,” demikian Nofi.

Dengan selisih kebutuhan yang begitu besar, DPRD menilai pemerintah daerah harus melakukan perhitungan ulang. 

 

Sumber: