Wacana Penundaan Pemilu 2024 Makin Liar, Sikap Senator Sultan Tegas

  JAKARTA, rakyatbengkulu.com - Bola liar wacana penundaan Pemilu 2024 makin menggelinding.  Setelah disuarakan politisi PKB di senayan, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin,  Ketua umum Ormas Islam Nahdhlatul Nahdlatul Ulama (NU) KH Yahya Cholil Staquf, belakangan juga melontarkan nada yang sama.

Mengenai hal ini, Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Sultan B Najamudin menyayangkan adanya sikap  dukungan terhadap wacana penundaan pelaksanaan Pemilu 2024. Menurut Sultan, pernyataan ketua umum Ormas Islam terbesar Indonesia seolah membenarkan sikap politik praktis para elit politik.

Yang berinisiatif mewacanakan isu politik pragmatis yang inkonstitusional itu.

BACA JUGA:  Cak Imin Usul Pemilu 2024 Ditunda, Alasannya?

"Sejak awal kita menghormati sikap tegas ketua umum NU yang tegas menyatakan keengganan NU untuk terlibat dalam politik praktis. Bahkan pengurus NU dilarang keras untuk terlibat dalam politik praktis", kritik Sultan melalui keterangan resminya pada Senin (28/02).

Pada dasarnya, semua pihak baik individu maupun kelompok berhak untuk menyatakan sikap politiknya di hadapan publik. Tapi jika itu sikap politik yang bertentangan dengan konstitusi dan Undang-undang sebagai hukum positif, menurutnya sangat naif dan berbahaya bagi masyarakat.

"Karena Pernyataan ketua umum Ormas Islam bisa dianggap sebagai fatwa oleh anggota ormasnya. Saya kira tidak tepat jika ketua umum yang sangat ditunggu kebijaksanaannya dalam menjawab kecemasan publik atas sebuah anomali politik. Justru menyatakan sikap politik yang tidak mendidik secara demokrasi", tegasnya.

 

Sikap Presiden

Meski demikian Sultan menyatakan bahwa dorongan politik yang berpotensi memperpanjang masa jabatan presiden ini, harus segera direspon secara tegas oleh Presiden Joko Widodo. Sehingga rakyat tidak dibingungkan oleh sikap dukungan politik yang secara jelas menyalahi konstitusi dan moral demokrasi ini.

BACA JUGA:  14 Februari, Pemilu Serentak 2024

Isu Ini, kata Sultan, sangat berpotensi menyebabkan keterbelahan politik dan segregasi sosial yang bisa meletupkan api Konflik horizontal. Serta, akan menjadi preseden buruk demokrasi Indonesia ke depannya.

"Saya kira Pak Jokowi tidak menghendaki itu. Presiden harus segera meredam polarisasi politik yang kian menyita perhatian publik dan energi bangsa ini. Kita berharap Sikap politik dan kenegarawanan pak Jokowi, yang menolak wacana penundaan Pemilu akan menjadi akhir dari wacana yang menggelikan ini," tutup senator asal Bengkulu itu. (rls/pkt)