CURUP, RAKYATBENGKULU.COM - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, tengah menghadapi tantangan serius terkait ketersediaan tenaga guru.
Kepala Dikbud Kabupaten Rejang Lebong, Rezza Pakhlevie, menyampaikan bahwa saat ini kebutuhan guru di 15 Kecamatan Kabupaten Rejang Lebong mencapai lebih dari 1.000 orang.
"Hal ini disebabkan oleh faktor pensiun, perpindahan, dan kematian guru," ujar Rezza pada rakyatbengkulu.com, Senin, 5 Februari 2024.
Rezza Pakhlevie menekankan bahwa kekurangan guru yang signifikan mendorong pihak Dikbud untuk mengusulkan penambahan tenaga melalui jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD).
BACA JUGA:Update Kasus Penganiayaan Guru Zaharman, Pelaku Ajukan Banding Terhadap Putusan Hukuman
"Pilihan CPNS diinginkan karena memberikan kestabilan masa kerja hingga pensiun, dengan gaji dibayar melalui Dana Alokasi Umum (DAU). Meskipun Dikbud Rejang Lebong telah mengajukan kebutuhan guru ke Pemerintah Kabupaten, implementasinya tergantung pada kemampuan keuangan daerah," ungkap Rezza.
Rezza menambahkan bahwa pada tahun 2022, mereka menerima kuota penerimaan PPPK sebanyak 141 orang, meningkat menjadi 300 orang pada tahun 2023, dan pada tahun 2024 ini pihaknya sudah mengusulkan pengadaan CPNS dan PPPK sesuai dengan kebutuhan guru. Namun, keputusan dari pemerintah pusat masih menunggu konfirmasi.
Sementara itu, kekurangan tenaga guru Aparatur Sipil Negara (ASN) di tingkat TK, SD, dan SMP di 15 kecamatan Kabupaten Rejang Lebong mencapai 1.879 orang hingga akhir 2023.
Untuk menutupi kekurangan ini, sebanyak 1.789 orang guru berstatus honorer memberikan kontribusi.
"Pemerintah daerah diharapkan untuk merespons dengan cepat dan efektif guna memastikan pendidikan di wilayah ini tetap berjalan lancar, sambil mencari solusi jangka panjang untuk meningkatkan ketersediaan guru dan meningkatkan mutu pendidikan," tutur Rezza.