JAKARTA, RAKYATBENGKULU.COM - Dewan Kehormatan (DK) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menegaskan tidak ada korupsi di PWI, ketua umum (Ketum) akan tindaklanjuti rapat pleno diperluas.
Itu merupakan inti dari rapat pleno diperluas yang menghadirkan jajaran DK dan ketum PWI pusat dan pengurus lainnya di Gedung Dewan Pers Lantai 4, Jakarta pada Kamis 27 Juni 2024.
Penegasan DK yang disebutkan di atas merupakan anti klimaks dari perseteruan antara Dewan Kehormatan (DK) dengan Pengurus Harian Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) tentang dugaan penyelewengan dana kerjasama dengan Forum Humas BUMN dalam penyelenggaraan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) belakangan ini.
Dalam konferensi pers bersama Ketua Dewan Kehormatan Sasongko Tedjo dengan Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun sepakat bahwa hal tersebut dinyatakan selesai.
BACA JUGA:PWI Pusat akan Gelar Seminar Pilkada Damai, Pengurus Daerah se Indonesia Bisa Ikut di Sini !
BACA JUGA:Sayid Iskandarsyah Melawan: Pertahankan Posisi Tetap Aktif sebagai Sekjen PWI Pusat
"Kami menyatakan bersama bahwa tidak ada konflik antara DK dan PH. Kita menghormati tupoksi masing-masing.
Yang kedua DK menyebutkan dalam rapat pleno diperluas bahwa tidak ada korupsi yang ada dugaan pelanggaran administrasi.
Ketiga kami akan menindaklanjuti keputusan rapat pleno diperluas," kata Hendry dalam siaran pers nya di Gedung Dewan Pers Lantai 4, Jakarta pada Kamis 27 Juni 2024 siang.
Sedangkan Sasongko mengatakan, persoalan dugaan pelanggaran administrasi UKW telah selesai. Rekomendasi DK telah ditindaklanjuti dan telah dibawa dalam rapat pleno diperluas.
BACA JUGA:PWI Pusat Tegaskan RUU Penyiaran Melanggar UU Pers, Perlu Perbaikan
BACA JUGA:Terus-terusan Dipelintir Terkait Persoalan Internal PWI, Ini Klarifikasi Hendry Ch Bangun
Sedangkan disinggung apakah ada indikasi korupsi dalam penyelenggaraan UKW, Sasangmo mengungkapkan bahwa dirinya sejak awal tidak pernah menyebut ada korupsi.
"Sejak awal kita tidak pernah mengatakan ada korupsi. Ada dugaan pelanggaran PDPRT," katanya.
Sementara itu rapat pleno diperluas PWI Pusat menetapkan tiga keputusan.