Ia mengimbau kepada seluruh perangkat yang menjadi unsur pelayanan publik dan birokrasi, serta organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menegakkan nilai-nilai netralitas.
BACA JUGA:Spesifikasi Lengkap Motor Listrik Honda ICON e: Performa dan Keamanan Maksimal
BACA JUGA:Varian Warna Menarik dari ICON e: Motor Listrik Honda dengan Pilihan Stylish untuk Berkendara
"Hal ini penting agar tidak ada hal-hal yang bersifat kontra atau bertentangan dengan prinsip-prinsip netralitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat," ujarnya.
Lebih lanjut, Kepala Dinas Kominfo juga menekankan bahwa setiap perangkat pemerintah harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakat.
Penting bagi mereka untuk menyadari dampak negatif yang bisa muncul jika mereka terlibat dalam politik praktis.
Keterlibatan tersebut dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan serta mengganggu proses demokrasi yang sedang berlangsung.
BACA JUGA:Fitur Unggulan Honda ICON e: Motor Listrik Desain Modern dengan Teknologi Terdepan
BACA JUGA:Resep Ayam Bakar Ala Chef Rudy Choirudin dengan Cita Rasa Harum dan Legit
Apabila ditemukan bukti bahwa Ketua RT ataupun perangkat pemerintah lainnya terlibat dalam kampanye politik, Bawaslu tidak akan segan-segan untuk mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
"Jika selama proses kampanye ditemukan adanya anggota RT dan perangkat pemerintah lainnya terlibat dalam kampanye atau politik praktis, maka akan diproses sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada," tegas Leka.
Penting untuk dicatat bahwa netralitas pemerintah dan aparatur sipil sangat krusial dalam proses demokrasi, terutama saat menghadapi pemilihan umum.
Netralitas ini menjadi fondasi bagi terciptanya pemilihan yang adil, transparan, dan demokratis.
BACA JUGA:Pemda Rejang Lebong Tunggu Surat Resmi dari Bawaslu soal Dugaan ASN Terlibat Politik Praktis
BACA JUGA:Pembangunan Perpustakaan Daerah Lebong Telan Rp 9,5 Miliar, Progres Capai 50 Persen
Dengan fokus yang jelas dari Bawaslu dan dukungan dari seluruh elemen pemerintahan, diharapkan pelaksanaan Pilkada 2024 di Kota Bengkulu dapat berlangsung dengan baik.