BACA JUGA:Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu Ikuti Video Conference Bersama Kapolri di Polda Bengkulu
Ia terbukti membagi amplop Rp50 ribu kepada 300 orang dalam kampanye. Tindakan ini menegaskan betapa seriusnya ancaman politik uang terhadap integritas pemilu.
Masyarakat sebagai Pengawas Aktif
Bawaslu Bengkulu juga mengimbau masyarakat untuk turut aktif melaporkan indikasi politik uang melalui posko pengaduan yang tersebar di setiap kecamatan.
"Posko pengaduan kita buka untuk mengumpulkan laporan pelanggaran dari masyarakat," kata Ahmad.
Selain itu, tim patroli khusus dari Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan melakukan pengawasan intensif di wilayah yang dianggap rawan.
BACA JUGA:Korupsi Dana BOK Puskesmas Palak Bengkerung, Kejari Periksa 40 Saksi
BACA JUGA:BPBD Bengkulu Utara Peringatkan Masyarakat Waspadai Bahaya Longsor dan Ombak Tinggi
Literasi Lewat Pendidikan
Pengamat politik Fahruri, menyoroti pentingnya pendidikan politik sebagai solusi jangka panjang untuk memutus rantai politik uang.
"Pemilih harus diberi pemahaman memilih berdasarkan visi, bukan insentif materi," ujarnya.
Sementara itu, calon wali kota, Nuragiyanti Dewi Permatasari, turut menggencarkan kampanye anti-politik uang melalui media sosial, berupaya mendidik pemilih muda agar lebih kritis.
"Anak muda saat ini lebih memilih dengan hati, bukan karena uang," ungkapnya.
KPU Kota Bengkulu juga menggalakkan sosialisasi ke basis-basis pemilih untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memilih secara bijak tanpa terpengaruh insentif.
BACA JUGA:Eks Kepala Desa dan Bendahara Desa Gunung Kayu Didakwa Korupsi Dana Desa Rp611 Juta
Bagi calon wali kota Ariyono Gumay, pendidikan politik bagi pemilih pemula dapat mengurangi ketergantungan pada insentif materi.
"Dengan pendidikan politik yang kuat, kita bisa menciptakan pemilu yang lebih bersih, jujur, dan kondusif," tegasnya.