“Jika selesai masa pemeliharaan tidak selesai juga pembangunan ini, maka harus ada langkah dari APH,” tambahnya.
Proyek PKE senilai Rp 5,1 miliar ini menjadi bukti nyata bagaimana pengelolaan anggaran publik yang tidak transparan dapat menimbulkan ketidakpuasan masyarakat.
Jika tidak ada langkah tegas dari kontraktor maupun pemerintah, warga Bukit Makmur siap mengambil tindakan hukum dan melibatkan APH untuk mengusut tuntas proyek ini.
Berita ini sudah tayang di KORANRB.ID dengan judul:
Kontraktor Sudah Pulang, Proyek Air Bersih Belum Juga Dapat Dinikmati!