Ditlantas Polda Bengkulu Gaungkan Polantas Menyapa, Wujud Pelayanan Humanis untuk Wajib Pajak

RAKYATBENGKULU.COM - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Bengkulu terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya bagi wajib pajak kendaraan bermotor. 

Salah satu program unggulan yang kini digencarkan adalah Polantas Menyapa.

Ini adalah sebuah kegiatan yang menekankan pentingnya komunikasi dua arah, edukasi peraturan, serta pelayanan humanis di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan (Regident).

Dalam setiap pelayanan publik, jajaran Ditlantas Polda Bengkulu menegaskan pentingnya penerapan senyum, sapa, salam dan sikap humanis kepada masyarakat.

Pendekatan ini menjadi landasan utama agar warga merasa nyaman, dihargai dan dilayani dengan penuh empati saat mengurus berbagai keperluan administrasi kendaraan.

BACA JUGA:Polresta Bengkulu Ungkap 17 Kasus Kriminal Selama Operasi Musang Nala 2025, 19 Pelaku Ditangkap

BACA JUGA:Indonesia Tumbang 2-3 dari Arab Saudi, tapi Tunjukkan Mental Petarung

Namun tak hanya berhenti pada pelayanan ramah, Ditlantas juga ingin menghadirkan interaksi yang lebih bermakna melalui program Polantas Menyapa, sebuah inisiatif yang membuka ruang komunikasi langsung antara petugas dan masyarakat.

Dirlantas Polda Bengkulu, Kombes Pol Deddy Nata, S.IK menyebutkan Program Polantas Menyapa difokuskan pada sosialisasi dan edukasi peraturan di bidang pelayanan Regident, seperti pengurusan STNK, BPKB dan pajak kendaraan. 

Dalam kegiatan ini, petugas lalu lintas tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mendengar langsung keluhan, masukan, maupun pertanyaan dari masyarakat.

Melalui dialog dua arah yang konstruktif, masyarakat dapat memperoleh penjelasan yang benar terkait regulasi, prosedur serta kebijakan terbaru di bidang registrasi kendaraan.

BACA JUGA:Dugaan Korupsi Rp13 Miliar di Setwan Kaur, 4 Mantan Pejabat Jalani Sidang Perdana Tipikor Bengkulu

BACA JUGA:Unlocking Local Capital, Local Media Summit 2025 Dorong Masa Depan Media Berkelanjutan di Indonesia

Kegiatan ini juga bertujuan menangkal disinformasi yang kerap beredar di masyarakat, terutama mengenai biaya, waktu pelayanan dan aturan administrasi kendaraan bermotor.

Sumber: