HPMPI Desak Langkah Konkret Cegah Krisis BBM di Bengkulu

BACA JUGA:Prioritaskan Keselamatan Pelayaran, Pelindo Targetkan Pipa Submerge Rampung Hari Ini

Jika suplai BBM tersendat, dampaknya akan dirasakan luas: mulai dari SPBU, Pertashop, hingga distribusi kebutuhan pokok masyarakat.

“Pulau terluar berisiko kembali terisolir, aktivitas transportasi industri terganggu, dan rantai distribusi bahan pokok ikut terhambat,” kata Steven.

Ia juga menegaskan, meski Pemerintah Provinsi Bengkulu telah menurunkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dari 10 persen menjadi 7,5 persen, langkah itu hanya efektif bila ketersediaan BBM non-subsidi tetap terjamin.

Seruan Pembentukan Satgas

Untuk mencegah terulangnya krisis, Steven mendesak adanya perhatian penuh dari Presiden dan Wakil Presiden. 

BACA JUGA:Kronologi THL Satpol PP Provinsi Bengkulu Ditemukan Tak Bernyawa

BACA JUGA:Detik-Detik Gedung Kwarda Bengkulu Terbakar, Isi Bangunan Habis Tak Tersisa

Ia mengusulkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan dan Penanggulangan yang melibatkan lintas kementerian, pemerintah daerah, DPR RI, DPD RI, dan BUMN terkait.

“Pelabuhan adalah urat nadi perekonomian daerah. Bila terganggu, efek domino akan meluas ke berbagai sektor. Satgas ini harus memastikan pengerukan berjalan sesuai rencana, transparan, dan bebas penyalahgunaan,” tegasnya.

Selain itu, Steven menilai pentingnya penguatan distribusi energi melalui sinergi depot, suplai RAE, dan optimalisasi armada distribusi agar suplai BBM baik subsidi maupun non-subsidi tetap lancar.

Pertashop Garda Terdepan Energi Rakyat

Menurut Steven, keberadaan Pertashop sangat vital dalam penyaluran energi rakyat, terutama di pelosok desa yang jauh dari SPBU. 

Stabilitas suplai menjadi kunci agar masyarakat di wilayah terpencil turut merasakan keadilan energi.

“Menghapus ego sektoral adalah kunci. Saatnya seluruh pihak bergandeng tangan demi menjaga keberlangsungan hidup masyarakat serta stabilitas ekonomi daerah. Perekonomian daerah, ketersediaan energi, dan keberlangsungan UMKM adalah kepentingan bersama yang wajib dijaga,” tutup Steven.

Sumber: