Lelang Kendaraan Dinas di Mukomuko, Pemkab Siapkan 56 Unit Roda Dua

MUKOMUKO, RAKYATBENGKULU.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mukomuko melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) akan segera melaksanakan lelang kendaraan dinas roda dua. 

Sebanyak 56 unit kendaraan dinas yang sudah tidak layak digunakan untuk menunjang operasional dinas akan dilelang dalam waktu dekat.

Kepala BKD Mukomuko, Eva Tri Rosanti, SH, menjelaskan bahwa hasil inventarisasi menunjukkan kendaraan-kendaraan tersebut sudah tidak bisa digunakan lagi. Mayoritas dari kendaraan tersebut mengalami kerusakan berat dan tidak dapat dioperasikan.

"Kendaraan yang dilelang ini rata-rata sudah tidak bisa dioperasikan lagi, sebagian besar sudah mengalami kerusakan berat," jelas Eva, Minggu 18 Oktober 2025.

BACA JUGA:Kolaborasi untuk Bumi, Ratusan Peserta Terlibat Aksi Cinta Pantai di Pantai Panjang Bengkulu

BACA JUGA:Presiden PKS Kunjungi Bengkulu, Hadiri Konsolidasi dan Sosialisasi Empat Pilar

Eva menambahkan, tahapan persiapan lelang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Tim dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bengkulu juga telah turun langsung ke Mukomuko untuk melakukan penilaian fisik dan administrasi terhadap seluruh kendaraan yang akan dilelang.

"Setelah hasil penilaian keluar dan proses administrasi selesai, barulah kita jadwalkan pelaksanaan lelangnya," sambungnya.

Tujuan dari lelang kendaraan dinas roda dua ini, menurut Eva, adalah untuk mengoptimalkan aset daerah yang sudah tidak terpakai atau tidak lagi sesuai dengan kebutuhan. 

Selain itu, langkah ini juga untuk mengurangi beban pada aset yang tidak produktif, serta sebagai bagian dari komitmen Pemkab Mukomuko dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah (BMD).

BACA JUGA:Infinix HOT 60 Series Guncang Pasar, Layar Setara Flagship dengan Harga Mulai Rp1,5 Jutaan

BACA JUGA:Budget Minim, Modifikasi Maksimal: Cara Mudah Bikin Honda Brio Makin Keren

"Hasil dari lelang kendaraan nantinya juga dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat digunakan kembali untuk membiayai kegiatan pembangunan dan pelayanan publik," ungkap Eva.

Sumber: