15 KEK Berhasil Serap 22.279 Tenaga Kerja

GERSIK - Dalam mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi di Indonesia, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya salah satunya dengan membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Dari 15 KEK yang telah ditetapkan, didapatkan komitmen pelaku usaha sebesar Rp64,4 triliun dan realisasi investasi pelaku usaha dan badan usaha mencapai Rp43 triliun. Di lima belas KEK tersebut, terdapat total 150 jumlah perusahaan dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi 22.279 tenaga kerja. Selain itu, KEK telah berhasil membantu pertumbuhan nilai ekspor sebesar Rp3,8 triliun. Saat ini di Indonesia telah terdapat 19 KEK, dimana KEK Gresik adalah salah satu dari 4 KEK tambahan. Saat ini komitmen investasi di 19 KEK berkembang menjadi Rp92,9 triliun dengan realisasi investasi pelaku usaha dan badan usaha mencapai Rp54,6 triliun. Investasi tersebut berasal dari penambahan jumlah pelaku usaha di KEK menjadi sebanyak 167 pelaku usaha yang telah meningkatkan jumlah lapangan kerja menjadi sebanyak 27.090 orang. KEK Gresik yang terletak di Provinsi Jawa Timur ditetapkan pada 28 Juni 2021 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2021. KEK ini memilki lahan luas total sebesar 2.167 Ha dengan target nilai investasi dalam 5 tahun pertama sebesar Rp71 triliun. Kegiatan utama dari KEK Gresik meliputi Industri Metal (Smelter), Industri Elektronik, Industri Kimia, Industri Energi dan Logistik. PT Freeport Indonesia (PTFI) merupakan anchor tenant KEK Gresik dengan investasi pembangunan smelter mencapai Rp42 triliun dengan off takers ekspor maupun domestik. Kapasitas smelter yang dibangun ini nantinya mampu mengolah 1,7 juta ton konsentrat tembaga per tahunnya, dan ini merupakan kapasitas single line terbesar di dunia. “Hal tersebut tentu saja nantinya akan memberikan kontribusi positif terhadap nilai ekspor lndonesia maupun substitusi impor,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam laporannya di hadapan Presiden Joko Widodo pada acara Ground Breaking KEK Gresik yang berlangsung pada Selasa (12/10) di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Selain itu dengan pembangunan smelter di dalam negeri, akan menciptakan lapangan kerja sejumlah 40.000 orang pada masa konstruksi hingga tahun 2024. Hal tersebut seiring dengan upaya Pemerintah yang terus mendorong pengembangan industri hilir tembaga agar memiliki nilai tambah bagi negara. “Dengan adanya hilirisasi, kita ingin agar proses itu sebisa mungkin memberikan dampak yakni meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, dan kemandirian. Untuk itu mohon dukungan dari Bapak Menteri Perindustrian, untuk segera menciptakan hilirisasi industri turunan dari smelter dan Precious Metals Refinery sehingga ada off taker industri dalam negeri,” ucap Menko Airlangga. Adapun kewajiban hilirisasi nilai tambah tembaga adalah amanah dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Dalam kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa Indonesia memiliki potensi cadangan tembaga yang sangat besar. “Masuk dalam kategori 7 negara yang memiliki cadangan tembaga terbesar di dunia. Ini yang banyak kita tidak tahu. Potensi yang sangat besar ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya, sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dengan menciptakan nilai tambah yang setinggi-tingginya bagi ekonomi kita. Jadi jangan sampai kita memiliki tambang, kita memiliki konsentrat, tetapi smelter-nya, hilirisasinya ada di negara lain. Seperti tadi disampaikan Pak Menteri, ada di Spanyol, Jepang. Nilai tambahnya berarti yang menikmati mereka,” ujar Presiden Joko Widodo. Keberadaan PTFI sendiri diharapkan akan menjadi daya tarik bagi industri turunan tembaga dan industri lain untuk berinvestasi di KEK Gresik. Tetapi untuk dapat mewujudkannya, tentu saja membutuhkan sinergi dan dukungan dari Kementerian terkait. Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga meminta dukungan terkait fasilitas di KEK Gresik kepada para Menteri yang hadir, “Menteri ESDM, mohon dukungan terkait penyediaan air, listrik dan gas yang kompetitif di KEK, Menteri BUMN untuk mendorong BUMN (MIND ID sebagai holding) agar merealisasikan investasi smelter dan PMR di KEK Gresik, Menteri PUPR untuk mendukung penyediaan air bersih dan konektivitas jalan tol, Menteri Investasi untuk mendukung perizinan dan pemberian insentif tax holiday dan tax allowance,” tutur Menko Airlangga. Menko Airlangga melanjutkan, “Kepada Bapak Menteri Perhubungan, mohon untuk dapat mendukung KEK Gresik melalui pengembangan Pelabuhan di KEK Gresik dan konektivitas kereta api.” Adapun KEK Gresik terintegrasi langsung dengan pelabuhan laut yang telah diperlebar dan diperpanjang menjadi 1.000 m x 50 m. Pelabuhan laut ini akan dilengkapi dengan beberapa dermaga serta beberapa fasilitas pendukung, dan akan sangat signifikan dalam meminimalkan biaya logistik. Pelabuhan di KEK Gresik berkapasitas hingga 200 ribu DWT. Dengan dermaga yang akan diperdalam menjadi 16 LWS untuk dapat melayani bongkar muat kapal-kapal besar, akan berpotensi menjadikan pelabuhan di KEK Gresik ini sebagai hub strategis di Indonesia. Pemerintah akan senantiasa mendukung berbagai langkah untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan KEK di Indonesia, termasuk diantaranya melalui kebijakan fiskal yang kondusif bagi dinamika investasi, komitmen pemerintah untuk mendorong adanya konektivitas industri antar KEK dengan membangun akses-akses infrastruktur di KEK dan wilayah sekitarnya, dan Pemerintah yang memfokuskan diri membangun ketersediaan sumber daya manusia di setiap wilayah dimana KEK berada. Setelah melaksanakan Ground Breaking KEK Gresik, selanjutnya Menko Airlangga menyerahkan Peraturan Pemerintah Penetapan KEK Gresik dan SK Penetapan Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) KEK Gresik kepada Direktur Utama PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera Bambang Soetiono Soediyanto di kantor pemasaran Java Industrial Integrated and Ports Estate (JIIPE) Gresik. Turut hadir dalam acara diantaranya Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri BUMN Erick Tohir, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung Wibisono, Pimpinan dan Anggota DPR RI Komisi VII, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Ketua Tim Pelaksana Dewan Nasional KEK Wahyu Utomo, Dirjen KPAII Eko Cahyanto, Plt. Sekretaris Dewan Nasional KEK Elen Setiadi, Wakil Ketua II Tim Pelaksana Dewan Nasional KEK I Gusti Putu Suryawirawan, dan Staf Khusus Menko Perekonomian Raden Pardede. (ag/rt/fsr)

Sumber: