Genjot Potensi PAD, Maksimalkan Balai Buntar

BENGKULU, rakyatbengkulu.com - Pengesahan Raperda APBD tahun anggaran 2022, bakal sesuai dengan target yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022. Jelang 30 November nanti, menjadi batas akhir untuk pengesahan APBD 2022. Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menyampaikan meskipun proyeksi anggaran hanya Rp 2,8 triliun, ia memastikan jika 18 program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur akan tetap berjalan. Pasalnya, ia mengklaim jika Pemprov memiliki strategi untuk meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD).

"Memang kita telah menemukan beberapa titik untuk peningkatan PAD," kata Rohidin usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu, agenda Pandangan Fraksi-fraksi Terhadap RAPBD Provinsi Bengkulu tahun 2022, Selasa (16/11).

Dijelaskannya, pengesahan APBD ini, dari sisi ketepatan waktu ia menyakini akan tepat. Terkait perubahan dari sisi pendapatan, dimana secara keseluruhan, seluruh Indonesia itu ada beberapa koreksi dari APBD 2022, tidak mengurangi hasil rapat.

"Pertama dari sisi intensifikasi aset, ada beberapa di 2022 ini memiliki potensi besar kalau dikelola secara profesional. Misalnya Balai Buntar, beberapa aset olahraga di kabupaten kota. Kedua, pemetaan dari sisi pajak kendaraan bermotor. Saya minta di 9 kabupaten kota agar direkap supaya nanti pas kita rapat bersama bisa hitung bersama. Juga dengan yang menunggak itu ada juga," papar Rohidin.

Disisi lain, Ketua Fraksi PKB DPRD Provinsi Bengkulu, Zainal menyampaikan pihaknya meminta agar Gubernur Bengkulu dapat memberikan pengawasan dan pembinaan terhadap OPD Pemprov untuk segera menggeber pendapatannya. Mengingat PAD tahun ini menurun. Jika perlu agar OPD yang menghasilkan PAD dilakukan peningkatan pengawasan dan pembinaan.

"Makanya OPD ini harus lebih gesit lagi. Khususnya melobi dana dari pusat. Kita sama-sama ketahui PAD tahun ini mengalami penurunan yang signifikan. Maka ini perlu jadi perhatian," kata Zainal.

Dijelaskannya, ada beberapa peluang pendongkrak PAD Bengkulu ini. Terutama di sektor pajak dan retribusi daerah. Disinilah, diharapkan dengan pengawasan dan pembinaan yang diberikan diwaktu tersisa dalam tahun ini PAD dapat kembali digencarkan.

"Kalau hanya mengandalkan anggaran yang dialokasikan pada APBD ya itu akan sulit," pesan Zainal.

Untuk itu, ia menyarankan perlu adanya pengawasan dan pembinaan dalam kinerja ini penting. Dan pihaknya tidak menginginkan nantinya masih ada kegiatan yang sudah dialokasikan itu urung dikerjakan. Apalagi untuk jenis kegiatan yang menyentuh secara langsung kepentingan masyarakat malah tidak terealisasi.

Anggaran Tambal Sulam Hanya Rp 500 Juta

Sementara itu, sejalan minimnya proyeksi anggaran APBD tahun depan, juga berdampak terhadap sektor infrastruktur. Salah satu untuk anggaran pemeliharaan jalan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu, Ir. Mulyani menyampaikan dalam APBD tahun 2022 untuk alokasi tambal sulam sangat minim. Sehingga, pihaknya dituntut agar memutar otak guna melobi anggaran dari sumber lain. Tak terkecuali dari Kemendagri, berkenaan dengan perbaikan jalan provinsi.

"Selama ini pemeliharaan jalan itu dianggarkan Rp 500 juta untuk 10 kabupaten kota. Lihat kondisi keuangan kita, nanti dinas lihat prioritas yang mana. Yang jelas bisa tetap termanfaatkan," papar Mulyani.

Untuk diketahui, belanja modal untuk Dinas PUPR tahun depan sebanyak Rp 133 miliar. Angka itu meliputi anggaran untuk jalan di 10 kabupaten kota, Bidang Cipta Karya untuk gedung strategis termasuk juga jaringan irigasi. (war)

Sumber: