Kesbangpol Bengkulu Selatan Temukan Banyak Ormas Tidak Terdaftar, Ini Dampaknya bagi Kegiatan Sosial di Daerah

MANNA, RAKYAT BENGKULU.COM - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Bengkulu Selatan mengungkapkan bahwa sejumlah organisasi kemasyarakatan (Ormas) di daerah tersebut belum terdaftar secara resmi. 

Hal ini dapat menimbulkan masalah legalitas, terutama saat Ormas-ormas tersebut mengadakan kegiatan di masyarakat.

Kepala Badan Kesbangpol Bengkulu Selatan, Arjo Arifin, SE. MM, menjelaskan bahwa temuan ini berawal dari laporan terkait penolakan kegiatan Ormas yang mencatut nama masyarakat Kedurang. 

Ormas tersebut, yang mengatasnamakan Forum Peduli Wilayah Kedurang (FPWK) dan Aliansi Selamatkan Bengkulu Selatan (ASB), kerap menggerakkan massa menuju tapal batas antara Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kaur.

Namun, Ormas ini ternyata belum terdaftar atau ilegal secara hukum.

BACA JUGA:9 Kebiasaan Kecil yang Bikin Suami Istri Ribut Terus, Kamu Juga Lakukan? Segera Hindari!

BACA JUGA:Rahasia Jadi Orang Tua Bahagia, Ternyata Ini Kunci Agar Tidak Stres Mengasuh Anak!

"Sementara ini kita (Kesbangpol, red) sudah memantau laporan tersebut. Kami juga sudah menerima informasi terkait situasi yang cukup panas di Kedurang," ujar Arjo.

Arjo juga menyayangkan kenyataan bahwa Ormas FPWK dan ASBS belum mendaftarkan legalitas mereka di Kesbangpol Bengkulu Selatan. 

Padahal, seluruh Ormas di daerah tersebut sudah diimbau untuk melengkapi legalitas agar bisa menjalankan kegiatan secara sah.

"Sampai sekarang, baik ASBS maupun FPWK, belum pernah mendaftarkan organisasi mereka di Kesbangpol. Untuk itu, kami anggap kedua Ormas ini tidak memiliki legalitas di Bengkulu Selatan," tegas Arjo.

BACA JUGA:Terpantau Tertib, Pedagang Masih Keluhkan Minimnya Solusi Pasca Penertiban Pasar Minggu, Satpol PP Tetap Siaga

BACA JUGA:Dapat Penambahan 20 Orang, Segini Kouta Calon Jamaah Haji Mukomuko Tahun 2025

Lebih lanjut, Arjo menegaskan bahwa setiap Ormas yang beroperasi di Bengkulu Selatan wajib terdaftar secara sah di Kesbangpol sebagai bentuk pendataan. 

Sumber: