Aksi Tolak Revisi UU TNI di Depan Kantor DPRD, Ini Enam Tuntutan dari Mahasiswa Bengkulu

BENGKULU, RAKYATBENGKULU.COM – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Bengkulu menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Provinsi Bengkulu pada Kamis 20 Maret 2025. 

Aksi tersebut bertujuan untuk menyuarakan penolakan terhadap revisi Undang-Undang (UU) TNI Nomor 34 Tahun 2004, yang dinilai berpotensi menyimpang dari prinsip demokrasi dan reformasi.

Dalam aksi ini, para mahasiswa menyampaikan enam tuntutan utama yang harus segera dipenuhi. 

Pertama, mereka mendesak DPR dan pemerintah untuk segera menghentikan proses pengesahan revisi UU TNI No. 34 Tahun 2004. 

BACA JUGA:Delapan Pendaki Gunung Patah yang Hilang Kontak Ditemukan, Evakuasi Segera Dilaksanakan

BACA JUGA:Puluhan Mahasiswa di Bengkulu Gelar Aksi Tolak Revisi UU TNI, Desak DPR Fokus pada Kepentingan Rakyat

Kedua, mahasiswa menuntut agar TNI dikembalikan pada fungsi utamanya sebagai penjaga pertahanan negara dan menolak keras keterlibatan militer dalam praktik di luar koridor pertahanan. 

Ketiga, mereka mengutuk pembahasan undang-undang yang dinilai tidak mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Tuntutan keempat adalah mendorong DPR untuk membahas undang-undang yang mengutamakan keadilan dan kesejahteraan rakyat. 

Kelima, mereka mendesak pemerintah untuk menjaga prinsip supremasi sipil dengan membuka forum terbuka yang melibatkan masyarakat sipil dan menjunjung tinggi amanat reformasi. 

BACA JUGA:Paling Berani Ambil Risiko! Ini 4 Shio yang Paling Cocok Jadi Pengusaha Sukses

BACA JUGA:Loud Budgeting: Tren Keuangan Gen Z yang Berani Menolak Gaya Hidup Boros

Terakhir, mahasiswa mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama menolak revisi UU TNI yang bertentangan dengan semangat reformasi.

Korator aksi, Rahmat Windi menyampaikan bahwa mereka mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu menolak revisi RUU TNI yang dianggap tidak sejalan dengan semangat reformasi.

Sumber: