16 Kepala Sekolah Diperiksa Bertahap, Polres dan Inspektorat Seluma Bergerak Usut Dugaan Honorer Siluman

BENGKULU, RAKYATBENGKULU.COM — Dugaan keberadaan "honorer siluman" di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma kian menyeruak ke permukaan. 

Setelah sebelumnya memanggil puluhan calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru yang dinyatakan lulus seleksi tahap I, kini giliran 16 kepala sekolah yang harus memberikan keterangan di hadapan penyidik Tipidkor Polres Seluma.

Suasana Gedung Satreskrim Polres Seluma tampak sibuk pada Senin 28 April 2025 kemarin. 

Satu per satu kepala sekolah datang memenuhi panggilan. 

BACA JUGA:Ternak Liar Bakal Ditembak Bius, Pemilik Bandel Siap-Siap Kena Denda dan Penjara

BACA JUGA:Geger, Murid SDN 78 Bengkulu Tengah Rusak Kelas dalam Pengaruh Oplosan

Mereka diperiksa secara tertutup oleh Unit Tindak Pidana Korupsi dalam upaya penyelidikan atas dugaan manipulasi data kepegawaian yang meloloskan nama-nama tak berjejak dalam sistem kerja sekolah.

"Iya, saya dipanggil. Jadwal saya pukul 14.00 WIB. Sekarang masih menunggu giliran,” ujar salah satu kepala sekolah yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.

Langkah hukum ini dipastikan langsung oleh Kapolres Seluma, AKBP Bonar Ricardo P. Pakpahan, S.I.K., M.I.K., melalui Kasat Reskrim, AKP Prengki Sirait, S.H., bersama Kanit Tipidkor, Dendi Ade Putra, S.H.

"Kami saat ini masih dalam tahap menggali informasi dari instansi terkait, dalam hal ini para kepala sekolah. Selanjutnya, kami akan memanggil para calon PPPK yang bersangkutan," jelas Dendi.

BACA JUGA:Israel Tolak Tawaran Gencatan Senjata Lima Tahun dari Hamas di Jalur Gaza

BACA JUGA:Bengkulu Diperkirakan Hujan Ringan, Ini Prediksi Cuaca Lengkap dari BMKG!

Sementara Polres fokus pada formasi guru, audit administratif terhadap para calon PPPK dari sektor lain seperti kesehatan dan teknis kini juga tengah berlangsung di bawah komando Inspektorat Kabupaten Seluma. 

Total 581 honorer yang lulus seleksi tengah diperiksa ulang untuk memastikan validitas masa kerja dan eksistensi mereka sebagai pegawai aktif.

Sumber: