Dana Rp8,2 Miliar Mengambang, Wakil Bupati Seluma Soroti Transparansi Penanganan Stunting

RAKYATBENGKULU.COM – Harapan besar terhadap penurunan angka stunting di Kabupaten Seluma terancam stagnan akibat belum jelasnya realisasi dana insentif fiskal stunting tahun 2024 yang mencapai Rp8,2 miliar. 

Ketua Tim Percepatan Penanganan Stunting (TPPS) Kabupaten Seluma, yang juga Wakil Bupati, Drs. H. Gustianto, menyampaikan kekecewaannya atas ketidakjelasan tersebut.

“Kami dari TPPS belum menerima laporan realisasi dana insentif fiskal stunting tahun 2024. Padahal total anggaran yang ada tahun ini sebesar Rp8,2 miliar,” ungkap Gustianto, Kamis (1/5).

Dana tersebut terdiri dari insentif fiskal tahun 2024 senilai Rp5,6 miliar dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2023 sebesar Rp2,7 miliar.

BACA JUGA:1.446 Balita Di Bengkulu Utara Berpotensi Stunting, Gerakan Orang Tua Asuh Solusi Konkret

BACA JUGA:Kecelakaan Tragis di Ilir Talo, Pelajar 14 Tahun Tewas Usai Motor Senggolan

Sayangnya, menurut Gustianto, meskipun TPPS tercatat sebagai penerima manfaat dana dari Kementerian Keuangan, pihaknya justru tidak dilibatkan dalam proses perencanaan, penganggaran, maupun pelaksanaan kegiatan.

“Kami ini tercatat sebagai penerima dana insentif stunting dari Kemenkeu. Tapi anehnya, kami sama sekali tidak dilibatkan. Dana sebesar itu digunakan untuk apa saja, dan apakah benar-benar efektif menekan angka stunting?” tegasnya.

Lebih lanjut, Gustianto mengungkapkan bahwa situasi serupa juga terjadi tahun lalu saat Seluma menerima dana insentif fiskal stunting sebesar Rp5,7 miliar. 

Minimnya pelibatan TPPS menjadi persoalan krusial dalam memastikan bahwa setiap rupiah benar-benar berdampak pada upaya penurunan angka stunting.

BACA JUGA:Wabup Lebong Minta Perbaikan Jembatan Tiek Sirong Diprioritaskan dan Tuntas Tahun Ini

BACA JUGA:Rejang Lebong Dorong Ekonomi Desa Lewat Lomba Desa Wisata 2025, Pendaftaran Ditutup 2 Mei

Fakta yang membuat prihatin, menurutnya, adalah naiknya kembali angka stunting di Seluma pada 2024 menjadi 22 persen, dari sebelumnya 20,04 persen. 

Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pendekatan yang selama ini diterapkan.

Sumber: