Desa Terancam Kehilangan Dana Miliaran, BKD Seluma Minta Segera Ajukan Pencairan Dana Desa

RAKYATBENGKULU.COM – Hingga pertengahan Mei 2025, masih banyak pemerintah desa (Pemdes) di Kabupaten Seluma yang belum mengajukan pencairan Dana Desa (DD) tahap I. 

Padahal, sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 108 Tahun 2024, batas akhir pengajuan pencairan hanya sampai Juni 2025. 

Jika lewat dari batas waktu tersebut, desa terancam kehilangan kesempatan mencairkan anggaran tahap pertama.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Seluma, Sumiati, SE, MM melalui Koordinator Alokasi Dana Desa (ADD) dan DD, Endang, mengingatkan agar desa segera melengkapi dokumen administratif.

BACA JUGA:45 Desa Terancam Kehilangan Dana Desa Tahap I, Ini Penyebabnya

BACA JUGA:Petani Sawit Gigit Jari, Harga TBS Bengkulu Utara Anjlok Lagi di Bawah Standar Pemprov

“Batas terakhir pencairan tahap I hanya sampai bulan Juni. Kami imbau desa-desa yang belum mengajukan segera menyelesaikan dokumennya. Karena jika lewat batas waktu, maka desa tersebut tidak akan bisa mencairkan dana tahap I,” tegas Endang.

Dokumen penting yang harus disiapkan antara lain Peraturan Desa (Perdes) tentang APBDes dan Perdes terkait BLT Dana Desa. 

BKD Seluma menegaskan bahwa pihaknya hanya memfasilitasi pengajuan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Manna, bukan sebagai pemroses utama pencairan.

Sementara itu, Dinas PMD Seluma mencatat baru 42 dari 182 desa yang sudah menerima transfer Dana Desa ke rekening masing-masing.

BACA JUGA:Tergelincir di Jalur Sempit, Pick Up Bermuatan Kopi Terjun ke Jurang 5 Meter

BACA JUGA:Innalillahi, Korban Tewas KM Tiga Putra Bertambah Jadi 8 Orang, Pasien ICU Meninggal Setelah Dirawat 24 Jam

 Pembangunan Desa, Hervoni Devi Gusti, SE, menekankan agar desa segera memanfaatkan dana tersebut untuk kegiatan prioritas, salah satunya ketahanan pangan.

“Alokasi untuk ketahanan pangan ini sifatnya wajib sebesar 20 persen dari total Dana Desa, dan 15 persen lainnya harus digunakan untuk BLT. Dana lainnya diperuntukkan untuk operasional desa, penanganan stunting, hingga penguatan Bumdes,” jelas Gusti.

Sumber: