Menko Airlangga Tegaskan Komitmen Pemerintah Kolaborasi dengan Pelaku Bisnis

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengadakan pertemuan dengan perwakilan dari US – ASEAN Business Council yang mewakili 39 korporasi besar berskala global yang berbasis di Indonesia, Singapura, Hongkong dan Amerika Serikat secara virtual pada Selasa (24/08).

Dalam pertemuan tersebut, pembahasan difokuskan pada potensi kerjasama yang dapat dilakukan untuk mempercepat Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN).  Pertemuan dibuka oleh Chairman, President dan CEO dari US – ASEAN Business Council, Ted Osius yang memperkenalkan delegasinya, termasuk Batara Sianturi, Vice Chairman dari US – ASEAN Business Council.

Dalam pertemuan ini, Menko Airlangga menegaskan komitmen Pemerintah Indonesia untuk berkolaborasi dengan pelaku bisnis agar pemulihan ekonomi nasional dapat dipercepat, sejalan dengan pemulihan ekonomi global.

“Seperti kita ketahui bersama, pertumbuhan ekonomi global sudah on track.  Tiongkok dan Amerika Serikat bahkan mencatatkan pertumbuhan ekonomi tinggi di angka 7,9% dan 12,2% year on year.  Pemerintah Indonesia optimistis, pemulihan ekonomi akan segera terwujud jika kolaborasi global terus ditingkatkan,” ujar Menko Airlangga.

Ekonomi Indonesia tercatat tumbuh 7,07% (YoY) pada kuartal kedua tahun ini.  Angka pertumbuhan tertinggi secara kuartal sejak krisis 2007 – 2008 silam.  Pertumbuhan ini juga tercatat lebih tinggi jika dibandingkan dengan beberapa negara lain di kawasan.  Namun, Pemerintah Indonesia juga mewaspadai angka pertumbuhan yang relatif lebih rendah pada kuartal ketiga tahun ini, karena melonjaknya kasus positif Covid-19 akibat varian Delta.

Untuk mengantisipasinya, Pemerintah Indonesia mengambil langkah cepat dengan memberlakukan PPKM secara lebih ketat yang terbukti efektif menekan jumlah kasus aktif dan juga tingkat penularan kasus Covid-19.  Selain itu, Pemerintah juga terus mempercepat program vaksinasi nasional.  Sekitar 90,68 juta dosis vaksin telah disuntikkan ke masyarakat Indonesia dimana 58 juta diantaranya merupakan vaksin dosis pertama dan 32,23 juta adalah vaksinasi dosis kedua.   “Kolaborasi dengan dunia usaha sangatlah penting untuk memastikan ketersediaan vaksin tetap terjaga, dan juga pelaksanaan program vaksinasi untuk daerah yang remote agar segera tercipta kekebalan komunal atau herd immunity,” ujar Menko Airlangga.

Efektivitas pengendalian laju penularan Covid-19 merupakan kunci, agar pemulihan ekonomi berjalan optimal dan target pertumbuhan ekonomi untuk tahun ini dan tahun depan dapat tercapai.  Menko Airlangga mengatakan,”Pemerintah optimistis dapat mencapai angka pertumbuhan ekonomi di kisaran 3,7 hingga 4,5% di tahun 2021 dan di kisaran 5 hingga 5,5% di tahun 2022.”

Selain menyiapkan strategi kebijakan ekonomi yang tepat untuk memulihkan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja dan mempersiapkan pekerja Indonesia untuk bertransformasi secara digital.  Pemerintah juga meningkatkan alokasi anggaran PEN untuk tahun 2021 melalui refocusing anggaran.  Saat ini, anggaran PEN telah mencapai Rp 744,77 Triliun atau USD 51,3 Miliar.  Menko Airlangga mengatakan,”peranan digitalisasi dalam industri manufaktur utama merupakan implementasi dari revolusi industri 4.0 yang akan meningkatkan ekspor, tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi diatas 7%.”

Pemerintah juga mendorong pengembangan UMKM agar pemulihan ekonomi dapat segera terwujud.  Selama pandemi, 40% dari pelaku usaha UMKM telah menggunakan jaringan marketplace atau memasarkan produknya secara online.  Ini sejalan dengan program pemerintah untuk mendorong transformasi digital untuk mempercepat inklusi keuangan bagi pelaku usaha UMKM.

Data Bank Indonesia menunjukkan, proyeksi nilai transaksi melalui e-commerce bahkan diperkirakan melonjak hingga 39,1% menjadi Rp 390 Triliun di tahun ini.  Hal ini disambut baik oleh pelaku usaha yang tergabung dalam US ABC yang juga mendorong kolaborasi dalam berbagai bidang, seperti misalnya di bidang kesehatan melalui program vaksinasi, obat dan farmasi dan imunisasi, dan juga di bidang digital payment untuk e-commerce yang behubungan dengan kegiatan UMKM, dukungan kepada data center, aliran data, perasuransian dan peta jalan Indonesia.

Pemerintah juga menyiapkan fasilitas infrastruktur pendukung untuk mempercepat transformasi digital melalui perluasan wilayah layanan 4G, pembangunan sejumlah data center di wilayah dan memulai proses implementasi teknologi 5G tahun depan.  “Pemerintah Indonesia sangat serius dalam mempersiapkan talenta digital yang sangat dibutuhkan dalam persaingan bisnis di masa depan.  Kami memperkirakan dibutuhkan sekitar 9 juta talenta digital dalam waktu 15 tahun mendatang,” ungkap Menko Airlangga.

Berdasarkan Compound Annual Growth Rate (CAGR), pasar data center  Indonesia mencapai 23% angka tertinggi untuk wilayah Asia Tenggara.  Potensi ekonomi digital Indonesia bahkan diprediksi dapat meningkat 283% dari USD 44 Miliar di tahun 2020 menjadi USD 124 Miliar di tahun 2025.  Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 68 Tahun 2021 mengenai Kawasan Ekonomi Khusus Nongsa Digital Park di Pulau Batam yang diperuntukan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi digital Indonesia.  Nongsa Digital Park diperkirakan akan membutuhkan investasi sebesar Rp 16 Triliun atau USD 1,1 Miliar dan dapat menciptakan lapangan kerja untuk 16.500 orang.  Pemerintah juga memberikan sejumlah insentif bagi perusahaan yang berinvestasi di Kawasan Ekonomi Khusus, seperti insentif fiskal.

Pemerintah juga membuka kesempatan kepada pelaku usaha agar terlibat dalam pengembangan korporasi agrobisnis melalui pengembangan food estate atau lahan pangan baik untuk komoditas padi atau lainnya, dan juga pengembangan energi terbarukan untuk green, blue, circular economy. Menko Airlangga mengatakan,”pandemi Covid-19 mengajarkan betapa pentingnya pengembangan sektor kesehatan, maka Pemerintah mendorong pelaku usaha untuk terlibat dalam pembangunan manufaktur vaksin yang diproduksi di Indonesia mengingat populasi yang besar dan pengembangan kolaborasi lain di bidang teknologi kesehatan, sebagai upaya antisipasi untuk ketahanan kesehatan.” (rls)