Apalagi PWI Jaya, mereka hanya meneruskan rekomendasi dari Dewan Kehormatan Provinsi PWI DKI (yang tidak ada), lalu meneruskan untuk dibahas di Dewan Kehormatan PWI Pusat.
Lalu diteruskan ke Ketua Umum PWI Pusat untuk dilaksanakan. Ayo berikan bukti bahwa semua itu terjadi. Tidak ada.
Contoh mandulnya Dewan Kehormatan PWI Pusat terpampang jelas di Kongres PWI 2023.
Zulkifli Gani Ottoh yang dipecat SK yang ditandatangani Ilham Bintang dan Sasongko Tedjo, tidak ada gregetnya, hanya teori di atas kertas.
Ketua Umum PWI Pusat 2018-2023 cuek saja, tidak menanggapinya.
Atal malah menjadikan Zulkifli Gani Ottoh sebagai Ketua Steering Committee Kongres, yang menghasilkan Ketua Umum PWI Pusat periode 2023-2028, PD PRT, KPW, yang kini menjadi acuan dalam berorganisasi di PWI.
Keputusan Dewan Kehormatan PWI Pusat tidak akan menjadi apa-apa kalau tidak dieksekusi oleh Ketua Umum PWI Pusat yang dipilih dalam kongres.
Mungkin ada yang pura-pura lupa atau tidak tahu.
Saya bekerja di Kompas selama 34 tahun, menjadi anggota Dewan Pers selama 6 tahun (2 periode), dan menjadi Sekjen PWI Pusat selama 10 tahun (2 periode).
Silakan cek reputasi saya selama bekerja di kantor lama dan di organisasi.
Sampai-sampai dicek keuangan saya, rumah saya, mobil saya, dikira saya cari makan di PWI Pusat.
Padahal sayalah yang memutuskan bahwa Pengurus PWI Pusat periode 2023-2028 tidak boleh lagi mendapat gaji seperti sebelumnya.
Menjadi pengurus harus sukarela. Kalau mau cari duit jangan menjadi pengurus PWI.
Saya hanya berdoa semoga Supriyanto Martosuwito meminta maaf kepada dirinya sendiri.
Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Bertobat selama masih ada waktu.
Jakarta, 7 Agustus 2024.