PWI Pusat Melakukan Audiensi dengan BP Haji, Guna Tingkatkan Hubungan Kerjasama yang baik

RAKYATBENGKULU.COM - Untuk meningkatkan komunikasi antara kedua pihak, Pengurus PWI Pusat melakukan audiensi dengan Wakil Kepala Badan Pengelola Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak, didampingi staf ahli, Abdul Rahman Syahputra Batubara dan Mayjend Dendi Suryadi di Jakarta, Selasa 5 Agustus 2025.

Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun dalam pertemuan audiensi menyatakan harapan agar PWI Pusat dapat membantu BP Haji untuk edukasi masyarakat lembaga yang baru dibentuk di era Presiden Prabowo Subianto ini. 

Baik tentang organisasinya, tugas pokok, dan program kerja karena masalah haji sangat menjadi perhatian masyarakat. 

Apalagi BP Haji akan menjadi penyelenggara musim haji 2026 nanti.

BACA JUGA:Kunjungan Walikota Bengkulu ke Yogyakarta Tegaskan Komitmen Pengembangan Pariwisata Lewat Rakernas Kota Pusaka

BACA JUGA:Festival Bangun Desa Sumbagsel RBMG-Kemendes PDTT, Gubernur Usul Kolaborasi dengan Program Pertanian dan Polda

Menurut Dahnil, soal haji ini mencakup banyak dimensi, baik haji itu sendiri, pelaksanaannya, aspek ekonomi yang melibatkan banyak pihak.

"Sebagai lembaga baru banyak yang belum tahu apa itu BP Haji," ujar Dahnil. 

"Soal anggaran saja, dianggap kami ini menggunakan dana haji yang dikumpulkan ummat, padahal kami sepenuhnya dibiayai APBN. 

Dana haji dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji. Kami tidak terlibat sama sekali, soal uang, hanya pelaksanaan dengan semua aspeknya," sambungnya.

BACA JUGA:Penggerak Perubahan: Rumah Pintar KBA Jorong Tabek, Jantung Ekonomi Sirkular Talang Babungo

BACA JUGA:Tenaga Honorer Kategori R4 Mukomuko Temui Bupati, Bahas Kepastian Status Kepegawaian

Pihak PWI Pusat yang dipimpin langsung oleh Hendry Ch Bangun yang didampingi Bendara M. Nasir, Wakil Bendahara Sarwani, Ketua Dewan Pakar Sayid Iskandarsyah Iskandarsyah, dan Humas Edi Kuswanto menjelaskan PWI dengan anggota sekitar 30.000 ribu yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia dapat membantu mengedukasi misal dengan sosialisasi, FGD di provinsi yang dianggap perlu dengan narasumber dari unsur BP Haji, media dan wartawan.

"Saya sepakat karena menurut saya penting agar masyarakat mendapat informasi yang benar tentang haji dan BP Haji," ujar Dahnil.

Sumber: