DPRD Provinsi Bengkulu Tuntaskan Janji, Tuntutan Aksi Mahasiswa Dibawa ke DPR RI

BENGKULU, RAKYATBENGKULU.COM - Pimpinan dan Ketua Fraksi DPRD Provinsi Bengkulu akhirnya menepati janji mereka kepada masyarakat dengan membawa langsung aspirasi dan tuntutan massa aksi 2 September 2025 ke Gedung DPR RI. 

Diketahui sebelumnya, aksi tuntutan di depan Gedung DPRD Bengkulu ini melibatkan mahasiswa, pengemudi ojek online (ojol), hingga masyarakat umum. 

Dalam aksinya, mereka menuntut agar suara rakyat Bengkulu tidak berhenti di daerah, melainkan benar-benar sampai ke pemerintah pusat.

Dalam pertemuan di Jakarta, Ketua Fraksi Hanura DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Sembiring, mewakili rombongan untuk membacakan seluruh poin aspirasi.

BACA JUGA:Ketua DPRD Provinsi Bengkulu Perjuangkan Aspirasi Mahasiswa Hingga ke Senayan

BACA JUGA:Ribuan Mahasiswa Bengkulu Kembali Unjuk Rasa ke DPRD Provinsi, Aksi Indonesia Cemas Jilid II Menggema

Penyampaian itu dilakukan di hadapan Sekretaris Jenderal DPR RI, sejumlah deputi, serta anggota DPR RI asal daerah pemilihan Bengkulu, Erna Sari Dewi.

"Tuntutan dari mahasiswa dan para pengemudi ojol kami sampaikan satu per satu, baik secara lisan maupun tertulis. Ini adalah bentuk komitmen kami sebagai wakil rakyat yang wajib memperjuangkan suara konstituen," tegasnya.

Ia menambahkan, dokumen yang berisi rangkuman aspirasi masyarakat Bengkulu itu tidak berhenti di meja DPR RI semata.

Sesuai prosedur, dokumen akan diteruskan kepada Pimpinan DPR, MPR, Presiden Prabowo Subianto, komisi-komisi teknis terkait, Badan Anggaran, hingga kementerian dan lembaga yang membidangi persoalan anggaran daerah.

BACA JUGA:Pengawasan Diperketat Pasca Demo, Polisi Siagakan Kendaraan Taktis di Halaman DPRD Provinsi Bengkulu

BACA JUGA:Demo Aksi Indonesia Cemas di DPRD Provinsi Bengkulu Berakhir Ricuh, Ini 6 Point Tuntutan Mahasiswa

Dengan begitu, tuntutan yang disuarakan massa aksi dapat memperoleh tindak lanjut nyata di tingkat nasional.

Meski belum ada keputusan final dari pemerintah pusat, penyerahan dokumen ini dianggap sebagai titik awal penting. Masyarakat kini menanti bagaimana eksekusi kebijakan selanjutnya, apakah benar-benar menghadirkan perubahan atau sekadar menjadi catatan administrasi belaka.

Sumber: