Bupati Rifai Tajuddin Usulkan Gaji PPPK Ditanggung Pusat, APBD Bengkulu Selatan Bisa Fokus Pembangunan

RAKYATBENGKULU.COM – Isu pembiayaan pegawai kembali mencuat dalam rapat kerja bersama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang diikuti para kepala daerah anggota Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi). 

Dalam forum itu, Bupati Bengkulu Selatan, H. Rifai Tajuddin, S.Sos, menyuarakan aspirasi penting terkait beban gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun tenaga honorer.

Bupati menilai, pengeluaran besar untuk belanja pegawai membuat ruang fiskal daerah semakin terbatas. 

Ia pun mengusulkan agar gaji dan tunjangan PPPK serta honorer bisa ditanggung langsung oleh pemerintah pusat.

BACA JUGA:Desa Talang Aling Jadi Pusat Tanam Jagung Nasional, Presiden Prabowo Bakal Pimpin Serentak

BACA JUGA:Draw The Line di Bengkulu, Desakan Transisi Energi Bersih yang Tak Bisa Lagi Ditunda

“Jika beban belanja pegawai ini dapat ditangani oleh pusat, maka daerah bisa lebih leluasa mengarahkan anggaran untuk program-program pembangunan yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” kata Bupati.

Data Badan Keuangan Daerah (BKD) Bengkulu Selatan mencatat, total gaji PPPK di kabupaten tersebut sudah mencapai Rp3,4 miliar. 

Jumlah ini dialokasikan untuk membiayai 941 orang PPPK yang tersebar di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Menurut Bupati Rifai, kondisi ini berpotensi membebani APBD Bengkulu Selatan jika terus ditanggung daerah. 

Sementara itu, kebutuhan pembangunan infrastruktur, layanan pendidikan, hingga kesehatan justru membutuhkan porsi anggaran yang lebih besar.

BACA JUGA:Selamat Berjuang! Sebanyak 9 Atlet UM Bengkulu Bertanding di Ajang Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional 2025

BACA JUGA:Promo Kesamber Honda September, Cicilan Honda Stylo 160 Kini Lebih Ringan

“APBD Bengkulu Selatan harus fokus kepada pembangunan daerah. Dan gaji pegawai PPPK dan honorer lainnya dapat diakomodir oleh pemerintah pusat,” tegas Rifai.

Sumber: