Pemkab Kepahiang Andalkan Tanda Tangan Elektronik untuk Pangkas Birokrasi

RAKYATBENGKULU.COM - Pemerintah Kabupaten Kepahiang terus menunjukkan keseriusannya dalam mendorong transformasi digital, terutama di sektor layanan pemerintahan. 

Salah satu langkah strategis yang kini mulai diimplementasikan secara menyeluruh adalah pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik (TTE) dalam setiap lini birokrasi.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosantik) Kabupaten Kepahiang, Dicky Iswandi, ST, mengungkapkan bahwa hampir seluruh pejabat struktural dari kepala dinas hingga lurah telah dibekali TTE. 

Inisiatif ini diyakini akan mendobrak sistem administrasi konvensional yang kerap memakan waktu dan biaya.

BACA JUGA:Tiba di Bengkulu, Tersangka Kasus PAD Mega Mall Langsung Masuk Rutan

BACA JUGA:Dua Eks Perangkat Desa di Kepahiang Divonis Penjara, Korupsi Dana Desa Hampir Rp500 Juta

“Seluruh kepala dinas, camat, hingga lurah sudah memiliki TTE. Hanya beberapa yang masih dalam proses penerbitan. Nantinya, TTE ini dapat digunakan untuk seluruh aplikasi pemerintahan berbasis digital,” kata Dicky.

Langkah digitalisasi ini bukan hanya simbol komitmen reformasi birokrasi, tetapi juga memberikan efek langsung terhadap efisiensi operasional. 

Penggunaan TTE menghapus kebutuhan akan dokumen fisik yang harus dicetak dan dikirim manual antar instansi.

“Tanda tangan elektronik memungkinkan proses penandatanganan dokumen dilakukan secara digital, tanpa harus mencetak dan mengirim dokumen fisik. Ini jelas lebih efisien dan hemat biaya,” sambungya.

Salah satu terobosan besar yang juga akan menyusul adalah integrasi TTE ke dalam platform digital resmi, seperti aplikasi persuratan SRIKANDI dan sistem pengadaan barang dan jasa melalui E-Katalog versi 6, yang mulai digunakan secara nasional pada 2025.

BACA JUGA:Wapres Minta Maaf: Warga Bengkulu Antre BBM Hingga Berjam-Jam, Minta SPBU Buka 24 Jam Selama Stok Ada

BACA JUGA:Jadi Kurir Sabu Usai Dipecat karena Narkoba, Polisi Buru Bandar Sabu Eks Anggota

Dicky menambahkan bahwa percepatan ini ditujukan agar proses administrasi pemerintahan dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, tanpa terhambat keterbatasan fisik atau waktu.

Sumber: